Page 765 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 46 -

BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT, PEJABAT

YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG
BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,

DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 29

(1) Capaian SKP APHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk
dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.

(2) Capaian Angka Kredit APHP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus
lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

(3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan,

capaian Angka Kredit APHP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki
kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan

dalam PAK.
(4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan

sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih

tinggi tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,
APHP mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh

sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

(2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat

meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik

hasil kerja APHP.