Page 783 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 64 -

berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali
dalam Jabatan Fungsional APHP.

(2) Pengangkatan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. sepanjang belum ditetapkan keputusan

pemberhentian dari jabatan fungsional APHP;
b. belum melebihi batas paling tinggi masa pembebasan

sementara sejak dibebaskan dari jabatan

fungsionalnya; dan
c. memiliki kinerja paling kurang bernilai baik selama

masa pembebasan sementara.

(3) Keputusan pembebasan sementara bagi APHP yang
disebabkan karena:

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat

berupa penurunan pangkat;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional

APHP;
d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk

persalinan keempat dan seterusnya;

e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang

dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang

Jabatan Fungsional APHP dan Angka Kreditnya,
dinyatakan tetap berlaku.

(4) APHP sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diangkat

kembali dalam jenjang jabatan terakhirnya apabila yang
bersangkutan telah selesai masa pembebasan

sementaranya, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 59
Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya

Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi