Page 782 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 63 -

(5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional APHP mempunyai
tugas:

a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b. memberikan advokasi; dan

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
(6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan

oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional APHP setelah
mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 56
Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi

profesi Jabatan Fungsional APHP bersifat koordinatif dan

fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan
Jabatan Fungsional APHP.

Pasal 57
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan

organisasi profesi Jabatan Fungsional APHP dan hubungan

kerja instansi pembina dengan organisasi profesi Jabatan
Fungsional APHP diatur oleh Instansi Pembina, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Keputusan pembebasan sementara APHP karena tidak

dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan
untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan

Fungsional APHP dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak