Page 784 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 65 -

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional
APHP dan Angka Kreditnya.

Pasal 60

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. PNS dengan penyusunan kebutuhan Jabatan
Fungsional APHP dengan Pendidikan Sekolah Usaha

Perikanan Menengah (SUPM) atau Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) di bidang perikanan dan/atau
kelautan, dan telah mendapatkan kenaikan pangkat

setingkat lebih tinggi, dapat diangkat dan

melaksanakan kegiatan sebagai APHP Terampil
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini
b. APHP Pelaksana Pemula/Pemula yang belum

memiliki ijazah paling rendah diploma dua bidang

kelautan dan/atau perikanan, diangkat dan
melaksanakan kegiatan sebagai APHP Terampil

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

c. APHP Terampil sampai dengan Penyelia yang belum
memiliki ijazah paling rendah diploma dua bidang

kelautan dan/atau perikanan tetap dapat

melaksanakan tugasnya sebagai APHP pada jenjang
jabatan yang didudukinya, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memiliki ijazah paling rendah diploma tiga bidang
kelautan dan/atau perikanan dalam jangka waktu paling

lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri

ini.
(3) APHP yang belum memiliki ijazah sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberhentikan dari jabatannya.