Page 785 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 66 -

(4) APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
diberikan kenaikan pangkat sampai dengan pangkat

paling tinggi pada jenjang yang didudukinya.
(5) APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila akan

melaksanakan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat

lebih tinggi, wajib memiliki ijazah paling rendah diploma
tiga bidang kelautan dan/atau perikanan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61
Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 55 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak

Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 62

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Jabatan

Fungsional APHP dan Angka Kreditnya, dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan

belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(2) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua
ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Jabatan

Fungsional APHP yang telah ditetapkan dan semua

peraturan pelaksanaannya, menyesuaikan dan
mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri ini paling

lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional

Analis Pasar Hasil Ikan dan Angka Kreditnya (Berita Negara