Page 99 - KEWARGANEGARAAN
P. 99
eksekutif, dan yudikatif, maupun dengan badan-badan negara
yang lain.
3. Ketentuan hak-hak asasi manusia, memuat aturan-aturan
yang menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia bagi
warga negara pada negara yang bersangkutan.
4. Ketentuan prosedur mengubah undang-undang dasar,
memuat aturan mengenai prosedur dan syarat dalam
mengubah konstitusi pada negara yang bersangkutan.
5. Ada kalanya konstitusi memuat larangan mengenai
mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar.
Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terulangnya
hal-hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi, seperti
timbulnya seorang diktator. Sebagai contoh, UUD Negara
Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme yang
sudah ditetapkan dalam UUD sebab bila menjadi negara
kesatuan, dikuatirkan akan muncul seorang Hitler yang baru.
Pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar pada
setiap negara berbeda-beda. Ada yang sengaja dibentuk, ada
yang secara revolusi, pemberian dari penguasa, maupun
dengan cara evolusi.
Kita tahu bahwa konstitusi di negara Republik Indonesia
adalah UUD 1945, yang bersifat kaku. Hal ini dapat kita pahami
92
