Page 206 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 206

Pemindahan masyarakat secara paksa dalam pelaksanaan
           pengadaan tanah tentunya menyebabkan putusnya hubungan
           fisik maupun psikologis masyarakat dengan kondisi kehidupan
           di  masa  lalu. Pemindahan  masyarakat  ini  menyebabkan
           semakin melemahkan akar identitas budaya masyarakat yang
           cukup kental  pada  masyarakat  India.  Dampak  sosial  budaya
           yang harus dikorbankan akibat pengadaan tanah ini tentunya
           memiliki  nilai  dan  harga  cukup mahal  jika  dikurskan  dengan
           nilai  material  (Szablowski  2004).  Dalam konteks  ini  maka
           pengadaan  tanah  yang  berlangsung  di  India  telah  memutus
           kehidupan masyarakat dari sektor agraris serta memudarkan
           nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat India.

               Tak dapat  dipungkiri  bahwasanya ketika  pembangunan
           dilaksanakan pembebasan tanah dan pemindahan masyarakat
           akan terjadi. Sementara kebijakan yang berlangsung di India
           hingga  tahun  2009  belum  memberikan  pengaturan  yang
           seragam dan mengikat terhadap masyarakat yang kehilangan
           tanah  dan  kehilangan  mata  pencaharian  (Morris  2009).
           Keberadaan  beberapa negara bagian  di  India  yang diberikan
           kewenangan  dalam  menerapkan  hukum/regulasi  terkait
           pengadaan tanah tentu menjadi salah satu faktor keberagaman
           pengaturan di lapangan.

               Dalam beberapa kajian yang dilakukan terhadap pengadaan
           tanah  di  India  menjelaskan  bahwasanya  dalam  pelaksanaan
           rehabilitasi  hendaknya memperhatikan  berbagai  aspek  yakni
           sektor sosial, budaya, upaya mengembalikan mata pencaharian
           masyarakat,  memastikan  pekerjaan  terhadap  orang-orang
           terlantar. Sehingga di dalam rehabilitasi hendaknya tidak hanya
           sektor  pemindahan  saja  yang  menekankan  aspek  fisik  yang




                                      Praktik Pengadaan Tanah di Beberapa Negara  177
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211