Page 202 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

berhasilnya proyek. Pengadaan tanah untuk pembangunan
pabrik baja ini mengakibatkan penduduk harus dipindahkan
yakni sebesar 11.300 orang. Praktik pembebasan tanah di
Singur dan Nandigram untuk pembangunan pabrik ini juga
memberikan citra publik yang kurang baik karena adanya tindak
perampasan tanah oleh negara. Kebijakan yang dilakukan
tersebut mengungkapkan adanya sikap pro-akuisisi atas
nama pembangunan yang hanya semata untuk kepentingan
pengembangan ekonomi dan pengembangan pabrik/industri
(Guha 2015). Sikap yang dilakukan pemerintah dengan
mengesampingkan kepentingan masyarakat secara luas ini
berdampak massif yakni puluhan ribu masyarakat mengalami
penurunan tingkat perekonomiannya.

Pemberlakuan UU tahun 2005 tentang Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)/Special Economic Zone (SEZ) di India menuai
banyak pergolakan. Beberapa pihak menyalahgunakan regulasi
KEK serta regulasi pengadaan tanah untuk pembangunan
kepentingan umum guna kepentingan tertentu/swasta marak
terjadi. Mukerji (2021) dalam kajiannya menyatakan bahwa
kebutuhan/prinsip pasar, kebijakan KEK serta booming
pengembangan sektor real estate sebagai bagian dari proses
ekspansi kapitalis terhadap kebutuhan lahan menyebabkan
problem serius bagi ketidakamanan mata pencaharian jutaan
orang. Pengambilalihan lahan produktif masyarakat petani
di India guna pembangunan kepentingan umum namun
berakhir tanahnya ke tangan pengusaha Real Estate semakin
memperburuk keadaan masyarakat (Parwez & Sen 2016).
Lemahnya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat
serta beberapa celah hukum berimplikasi pada munculnya
penyelundupan kepentingan yang semakin mengakibatkan

Praktik Pengadaan Tanah di Beberapa Negara 173