Page 207 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

diprioritaskan. Namun terhadap sektor ekonomi, sosil-budaya
dan psikologis masyarakat hendaknya juga menjadi satu
kesatuan dalam proyek pengadaan tanah. Dalam beberapa
kasus pengadaan tanah mungkin skema ini sudah dilakukan,
akan tetapi karena adanya regulasi yang cukup variatif serta
sistem pemerintahan yang terdapat pada negara-negara
bagian menerapkan sistem yang berbeda mengakibatkan
implementasi kebijakan pengadaan tanah belum seragam.
Sistem penyeragaman terhadap implementasi pengaturan
tersebut seringkali terkendala oleh adanya regulasi yang
ditetapkan oleh negara-negara bagian di India.

Cernea (1991) dalam kajiannya menyebutkan bahwasanya
dampak pengadaan tanah memiliki potensi risiko terutama
pemiskinan terhadap orang-orang yang dipindahkan, beberapa
risiko tersebut yakni:

1). Masyarakat tidak memiliki tanah;
2). Pengangguran;

3). Tuna wisma;

4). Marginalisasi;
5). Peningkatan mortalitas;

6). Kerawanan pangan;

7). Kehilangan akses terhadap property umum;
8). Disintegrasi sosial.

Mendasarkan pada problematika yang dapat diakibatkan
pengadaan tanah sebagaimana tersebut di atas maka dalam
program rehabilitasi dan pemukiman kembali setidaknya

178 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa