Page 208 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 208

pemerintah  dan  pihak  yang  membutuhkan tanah  harus
           melakukan  mitigasi  dan upaya untuk menekan  terjadinya
           kemungkinan risiko-risiko tersebut (Goswami 2009, 148-155).

               Hadirnya  kebijakan  serta  regulasi  baru yang  mengatur
           pengadaan  tanah  di  India  tentu  membawa angin  perubahan
           bagi  masyarakat  di  beberapa  negara  bagian.  Akan  tetapi
           dalam implementasinya meskipun  pada regulasi  pengadaan
           tanah  yang  baru menyertakan  rehabilitasi  dan  resettlement
           dalam satu kebijakan pengadaan tanah, dari beberapa kajian
           masih terdapat kelemahan yang berdampak pada kehidupan
           masyarakat  terdampak.  Beberapa  mekanisme  sistem
           kompensasi  yang  diberikan  di  India  masih  sangat  variatif
           apakah  dalam bentuk  uang, bentuk  tanah  ataupun bentuk
           ketersediaan  pekerjaan.  Hal  ini  memberikan  kontribusi  yang
           berbeda terhadap  keberlanjutan  hidup  masyarakat  (Patil  et
           al., 2020).  Selain  itu  nilai  terhadap  ‘fungsi’  akan  tanah  bagi
           masyarakat India memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan
           dengan  nilai pasar terhadap harga tanah.  Aspek  intangible
           terhadap nilai tanah serta fungsi akan tanah yang tidak hanya
           semata-mata  sebagai  lahan  untuk  bercocok  tanam ataupun
           sebagai  tempat  untuk  bermukim menjadikan  masyarakat
           banyak yang melakukan penolakan proyek pengadaan tanah.
           Rao  (2019)  mengkaji  terkait  berbagai  fungsi  tanah  bagi
           masyarakat  India  menjelaskan  bahwasanya bagi  penduduk
           khususnya yang tinggal pada Kawasan pedesaan maka tanah
           memiliki fungsi

           1.  Sebagai  jaminan  bagi masyarakat  keluar dari garis
               kemiskinan,  karena  tanah  sebagai  sumber makanan,
               tempat tinggal, pendapatan;




                                      Praktik Pengadaan Tanah di Beberapa Negara  179
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213