Page 213 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

minim, dianggap pemerintah telah cukup dan selesai dalam
tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi di India (Sharan 2010).
Kurang perhatiannya pemerintah dalam tahapan rehabilitasi
dan minimnya serta lemahnya regulasi yang mengatur terkait
rehabilitasi ini menjadikan dan meninggalkan jejak kehancuran,
dimana orang-orang yang terkena dampak dibiarkan sendiri
untuk menghadapi nasib dan masa depan yang tidak pasti dan
bahkan cenderung suram.

Pengadaan tanah di India dapat berupaya untuk mampu
memberikan keadilan bagi masyarakat terdampak salah
satunya yakni dalam proses/tahapan pengadaan tanah maka
partisipasi masyarakat diikutsertakan dalam tahapan-tahapan
baik dari persiapan, kesepakatan kompensasi nilai ganti rugi
dan pemukiman kembali bagi masyarakat terdampak (Sarkar
2011).

IV. PENGADAAN TANAH DI MALAYSIA

Malaysia resmi menjadi negara merdeka dari masa
penjajahan Inggris sejak tanggal 31 Agustus 1957, dan
menyatakan sebagai Federasi Malaya. Tepat di tahun 1963
Federasi Malaya bergabung dengan Negara Bagian Sabah dan
Sarawak dan membentuk menjadi Malaysia. Negara ini memiliki
sistem monarki konstitusional dan merupakan negara federal
dengan 13 negara bagian. Sistem kebijakan perekonomian di
negara ini mengadopsi sistem ekonomi liberal. Di beberapa
negara pengaturan terhadap pengadaan tanah berada di
bawah negara, akan tetapi di Malaysia regulasi terhadap
pengelolaan tanah berada di bawah kewenangan Kerajaan
Negeri atau di bawah Senari/Perlembagaan Persekutuan
(Konstitusi Malaysia). Dalam hal ini maka Pihak Berkuasa

184 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa