Page 215 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

(c) digunakan sebagai lahan pertambangan atau untuk
tujuan pemukiman penduduk, pertanian, perdagangan,
perindustrian atau rekreasi. (Akta pengambilan Tanah 9
Akta 486, Seksyen 3 dalam Zakie 2011).
Dengan pengaturan sebagaimana tersebut di atas maka
Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dapat mengambil tanah menurut
pendapat PBN asalkan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi
negara ataupun ekonomi masyarakat. Permasalahan yang
terjadi ialah apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan
oleh PBN maka pengadaan tanah untuk kepentingan umum
dapat menuai masalah di Malaysia. Kajian yang dilakukan
Zakie (2011); Ohya (2021) juga menunjukkan regulasi yang
cukup umum/luas terkait peruntukan pengadaan tanah
berimplikasi terhadap pengambilalihan tanah masyarakat
untuk pembangunan kawasan industri ataupun pengembangan
ekonomi lainnya yang hanya menguntungkan pihak-pihak
tertentu, sementara masyarakat yang harus dirugikan serta
menanggung dampak berkepanjangan akibat pengambilalihan
tanah.
Regulasi yang ditetapkan tersebut menimbulkan
kompleksitas permasalahan bagi masyarakat. Pemberian
kewenangan kepada PBN menyebabkan timbulnya diskresi-
diskresi dengan mengatasnamakan pembangunan. Bahkan
dalam beberapa kasus implementasi di lapangan menunjukkan
tanah yang diambil dari masyarakat hanya semata-mata
untuk perusahaan yang berorientasi pada laba/keuntungan.
Kebijakan yang ditetapkan ini tentunya hanya menguntungkan
salah satu pihak dan semakin memperkaya golongan tertentu
di Malaysia (Zakie 2011), sementara masyarakat yang harus
menanggung risiko yang diakibatkan oleh pengadaan tanah.

186 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa