Page 216 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Kerangka regulasi pengadaan tanah di Malaysia juga
dipengaruhi oleh kebijakan sistem ekonomi yang ditetapkan.
Era pertama yakni kebijakan pengadaan tanah yang ditetapkan
di tahun 1960, dan pasca penetapan regulasi tersebut
pemerintah menetapkan New Economic Policy/NEP. Hal ini
dipicu karena pada tahun 1969 telah terjadi puncak kerusuhan
dikarenakan munculnya kesenjangan ekonomi antara ras
Melayu dengan Tionghoa. Dengan kerusuhan tersebut, maka
pemerintah menerapkan New Economic Policy (NEP) yang
diterapkan dari tahun 1971 hingga 1990. Kebijakan tersebut
cukup mempengaruhi sekat kesenjangan antar ras di Malaysia.
Dengan berakhirnya kebijakan NEP maka pemerintah Kembali
menerapkan kebijakan sistem perekonomian dengan menganut
NDP (National Development Policy) yang diterapkan di tahun
1991 hingga tahun 2000. Dan dengan ditetapkannya kebijakan
baru, pemerintah juga menerapkan sistem pengaturan
pengadaan tanah baru yang ditetapkan pada tahun 1990. Skema
kebijakan ekonomi yang diambil yakni NEP mampu menekan
angka kesenjangan ekonomi antar berbagai ras di Malaysia,
begitupun NDP juga mampu menekan angka ketimpangan
meski mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan
kebijakan NEP. Hal ini dikarenakan di dalam NDP pemerintah
juga menekankan percepatan pertumbuhan perekonomian
negara, yang alhasil justru di satu sisi memunculkan kenaikan
ketimpangan ekonomi masyarakat. Gambaran kesenjangan
yang terjadi mendasarkan pada dua konsep sistem ekonomi
NEP dan NDP yang diterapkan pemerintah Malaysia disajikan
pada gambar berikut.

Praktik Pengadaan Tanah di Beberapa Negara 187