Page 218 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

menetapkan kemudahan bagi perusahaan/perorangan untuk
membangun maupun memperluas usaha selama tujuannya
mampu meningkatkan perekonomian yang dituangkan dalam
amandemen pengadaan tanah tahun 1990 (Ohya 2021).

Selain permasalahan terkait regulasi terhadap tujuan
dan pemanfaatan pengadaan tanah, beberapa kajian juga
menyebutkan kendala dalam regulasi pengadaan tanah di
Malaysia ialah tidak memberikan aturan terkait besarnya ganti
rugi/kompensasi terhadap masyarakat terdampak pengadaan
tanah. Kondisi ini dalam perjalanannya berdampak terhadap
ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat terdampak
akibat dari nilai kompensasi yang tidak adil maupun tidak
transparan (Omar & Ismail 2009). Penerapan sistem penilaian
besarnya kompensasi dalam pengadaan tanah yang berbeda-
beda di Malaysia juga menimbulkan permasalahan dalam
pengadaan tanah (Mazlan 2008).

Banyaknya konsep dan metode dalam menilai besarnya
kompensasi dalam pengadaan tanah tentu menimbulkan
polemik bagi masyarakat. Dan dalam perjalanannya salah satu
metode yang dirumuskan yakni Model Kotaka mensyaratkan
bahwasanya kompensasi yang memadai akan muncul ketika
semua kerugian dibayarkan kepada pemilik tanah yang terkena
dampak setelah melalui proses konsultasi secara tepat serta
penilaian terhadap besarnya nilai tanah melalui mekanisme
pasar secara terbuka. Dalam kajian yang dilakukan Omar &
Ismail (2009) mengusulkan untuk menyelesaikan problematika
terkait kompensasi maka diperlukan perumusan dan penetapan
amandemen lebih lanjut. Beberapa poin dalam amandemen ter-
sebut hendaknya menyertakan unsur-unsur kompensasi yang

Praktik Pengadaan Tanah di Beberapa Negara 189