Page 214 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Negeri (PBN) memiliki kekuasaan atas tanah dan memiliki
sepenuhnya terhadap semua tanah kerajaan di dalam negeri.
Selain itu Pihak Berkuasa Negeri juga memiliki kekuasaan
untuk melepaskan tanah-tanah kerajaan sebagaimana diatur
di dalam Kunun Tanah Negara (Zakie 2011).

Regulasi terkait pengadaan tanah di Malaysia dalam
sejarah awalnya diatur melalui Peraturan Tahun 1960 terkait
tanah untuk pengembangan real estate, dengan kedudukan
berada di bawah Konstitusi Federal. Dalam regulasi tersebut
dijelaskan bahwasanya dalam pengadaan tanah tidak boleh
terdapat tanah yang diambil tanpa adanya pembayaran
kompensasi yang memadai kepada pemilik tanah (Alias & Daud
2015). Akan tetapi di dalam Undang-undang tersebut tidak
disebutkan secara jelas terhadap bagaimana nilai kompensasi
yang memadai atau layak yang harus diberikan kepada pemilik
tanah. Undang-undang tersebut hanya menyebutkan secara
abstrak terhadap adanya kompensasi namun penjelasan
secara teknis tidak disebutkan. Ketidakjelasan inilah yang
menyebabkan sulitnya implementasi serta beragamnya nilai
kompensasi yang diberikan dalam pengadaan tanah.
Di dalam UU Perlembagaan Persekutuan pada pasal 3 Akta
Pengambilan tanah dijelaskan bahwasanya Pihak Negeri dapat
mengambil tanah-tanah yang diperlukan yakni:

(a) Untuk Kepentingan umum;

(b) perorangan atau badan hukum yang menurut pendapat
Pihak Berkuasa Negeri adalah benefisial untuk kemajuan
ekonomi Malaysia atau menurut masyarakat, pengadaan
tersebut untuk kepentingan umum; atau

Praktik Pengadaan Tanah di Beberapa Negara 185