Page 197 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 197
Regulasi pengadaan tanah tahun 2013 membawa dampak
positif terhadap pelaksanaan pengadaan tanah di India,
akan tetapi dalam implementasinya terdapat beberapa hal
kelemahan. Salah satu kelemahan dari UU ini yakni di dalam
peraturan tersebut mensyaratkan bahwasanya dalam tahapan
rehabilitasi dan pemindahan pada kegiatan pembebasan
tanah setidaknya harus mendapat persetujuan sejumlah 80
% dari semua masyarakat terdampak. Pengaturan ini dalam
tataran praktiknya seringkali mengakibatkan munculnya
tekanan antar petani (Paul & Sarma 2019). Beberapa pendapat
menyatakan bahwasanya dengan ditetapkan UU pengadaan
tanah tahun 2013 ini melanggar amandemen yang ditetapkan
oleh Konstitusi, dimana pengaturan ini menyiratkan adanya
pemerintahan sendiri-sendiri yang ada di pedesaan, peraturan
yang ada di perkotaan dan juga pemerintahan pusat (Guha
2004).
Seiring berjalannya waktu pro dan kontra terhadap LARR
2013, terjadi di beberapa negara bagian. Statemen beberapa
negara bagian yang menyatakan bahwa masing-masing
dari negara bagian lebih berpengalaman terhadap praktik
pengadaan tanah mengakibatkan adanya ruang bagi mereka
untuk menetapkan regulasi tersendiri terhadap pengadaan
tanah. Menanggapi hal tersebut pada akhirnya pemerintah
menetapkan memberlakukan LARR 2013 untuk pemerintahan
pusat, sementara terhadap beberapa negara bagian yang ada di
India diperkenankan untuk mengatur pengadaan tanah melalui
undang-undang yang diatur secara terpisah/tersendiri.
Di dalam hukum pengadaan tanah ini, Sathe (2017)
mengelompokkan terdapat 3 (tiga) permasalahan utama
168 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa
