Page 198 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

yakni: persetujuan, tujuan publik dan kompensasi. Meskipun
di dalam peraturan diatur bahwasanya untuk pengadaan tanah
dibutuhkan adanya persetujuan dari pemilik tanah namun
apabila pengadaan tanah itu digunakan untuk kepentingan
umum maka pengambilan tanah secara paksapun dapat
tetap dilakukan. Definisi kepentingan publik inipun telah diatur
dalam regulasi agar tidak disalah artikan oleh pihak-pihak yang
memanfaatkan dan mencari celah hukum demi kepentingan
pribadi.

B. Dampak Pembebasan/Pengadaan Tanah di India

Pasca liberalisasi pada tahun 1990-an peningkatan
jumlah tanah untuk pembangunan industrialisasi banyak
menekan lahan pertanian masyarakat (Searle 2010). Salah
satu pengembangan pusat perindustrian di Tata at Singur di
Benggala Barat dan di Uttar Pradesh telah merubah fungsi
lahan subur para petani menjadi bangunan industri/pabrik
maupun fasilitas pendukung lainnya seperti hotel, sarana
prasarana transportasi maupun bangunan pendukung lainnya
yang semakin menekan lahan subur masyarakat (Bose 2007).
Sebagai upaya mendukung industri maupun pengembangan
pusat-pusat perekonomian maka kebutuhan energi juga
mengalami peningkatan. Dalam hal ini maka eksploitasi
sumber daya mineral serta penambangan batubara sebagai
tulang punggung penting dalam pembangunan ekonomi juga
semakin meningkat. Beberapa pengeboran energi sumber
daya alam maupun penambangan batubara makin digalakkan
di beberapa wilayah negara bagian di India yang berimplikasi
terhadap meningkatnya pengadaan tanah (Sign 2017).

Praktik Pengadaan Tanah di Beberapa Negara 169