Page 196 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 196

adil dan transparan, rehabilitasi dan pemukiman kembali dalam
           pengadaan tanah atau disebut dengan LARR (Land Acquisition,
           Rehabilitation and Resettlement Act). Dengan disahkannya UU
           ini maka pengaturan terhadap pengadaan tanah di India menjadi
           jauh lebih baik daripada pengaturan sebelumnya (Guha 2015).
           Kewajiban pelaksanaan pengadaan tanah dengan memegang
           prinsip  kompensasi  yang  adil  dan  transparan,  adanya
           rehabilitasi  dan  pemukiman kembali  tentunya  memberikan
           perlindungan  kepada  masyarakat  sebagai  pihak  terdampak
           pada posisi hukum yang lebih kuat.

               Konsep  R  &  R  (Rehabilitation and  Resettlement)  yang
           diusung dalam regulasi baru di India ini harapannya mampu
           menyentuh  kebutuhan  mendasar  bagi  masyarakat  yang
           terkena  proyek  pengadaan  tanah.  Patil  dan  Gosh  (2017)
           menyebutkan  setidaknya  di  dalam  konsep  Rehabilitation and
           Resettlement  ini  hendaknya  mencakup beberapa  kebutuhan
           mendasar  masyarakat  diantaranya  aspek  fisik;  aspek  sosial
           budaya; dan aspek ekonomi. Beberapa hal yang menyangkut
           aspek fisik meliputi pemulihan pemukiman/sektor perumahan,
           penyediaan  kebutuhan  air,  penyediaan  kebutuhan  listrik,
           jaringan  jalan  dan  transportasi  umum.  Sementara  untuk
           beberapa hal menyangkut aspek sosial yakni pemulihan modal
           sosial masyarakat kaitannya dengan aspek hubungan/jaringan
           serta  pemulihan  terhadap  kondisi  budaya  dan  kepercayaan
           yang sangat kental dengan masyarakat India. Sementara upaya
           rehabilitasi  kaitannya  dengan  aspek  ekonomi  menyangkut
           upaya pemulihan kehidupan masyarakat setidaknya mencapai
           kondisi  yang  minimal  sama  dengan  sebelum  adanya  proyek
           pengadaan tanah





                                      Praktik Pengadaan Tanah di Beberapa Negara  167
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201