Page 191 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Meskipun secara regulasi asas eminent domain mewajibkan
adanya kompensasi yang adil namun di dalam implementasinya
terjadi banyak pelanggaran. Di dalam kajian yang dilakukan
Govind (2015) juga menegaskan bahwasanya terdapat 2 (dua)
kelemahan pokok di dalam regulasi yang ditetapkan tahun
1894 terkait pengadaan tanah, yang pertama yakni terkait
konsep dan tujuan dari pengadaan tanah; kedua yakni terkait
permasalahan kompensasi dan tidak adanya rehabilitasi di
dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Fernandes (2007)
menegaskan bahwa dengan diberlakukannya Undang undang
pembebasan tanah kolonial tahun 1894 semakin menegaskan
keabaian terhadap perekonomian pedesaan dimana tanah
merupakan sumber rezeki baik bagi pemilik tanah maupun bagi
kelompok lain yang terpengaruh terhadap pemanfaatan tanah.

Pasca kemerdekaan di India yakni tahun 1947 permintaan
pembangunan non pertanian yang mengenai kawasan
pertanian masyarakat terjadi berlipat ganda. Hal tersebut
dipengaruhi pula karena peningkatan populasi penduduk India
yang melesat sangat cepat. Proyek pembangunan infrastruktur
khususnya bendungan pasca tahun 1948 banyak terjadi
diantaranya bendungan Pong di Himachal Pradesh (1970),
bendungan Chandil di Bihar (1978), bendungan Tehri (1976).
Selain pembangunan berbagai bendungan pengembangan
industri dengan pembelian tanah oleh negara-negara bagian
juga marak terjadi, sebagai contohnya pada kasus ekspansi
kawasan industri di Gujarat yang berlangsung pada tahun
1962. Vora (2009) dalam kajiannya menyebutkan bahwa jargon
pengadaan tanah yang disebarkan ke masyarakat agar mereka

162 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa