Page 190 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

nilai ganti rugi yang transparan dan adil kepada pemilik
tanah (Singh 2012). Dalam konteks ini maka negara telah
memberikan kontribusi untuk membenarkan akuisisi bagi
perusahaan dan justru kebijakan yang dilakukan memberatkan
masyarakat serta mengakibatkan jutaan masyarakat terlantar
(Sarkar 2007). Terhadap adanya penindasan dan perampasan
tanah masyarakat miskin pada masa itu sistem hukum di India
dapat dikatakan buta dan lembaga peradilan seolah tidak
memedulikan terhadap nasib masyarakat miskin yang menjadi
korban pengadaan tanah. Gonsalves (2010) dalam kajiannya
menunjukkan bahwasanya praktik peradilan yang berlangsung
di India pada kala itu justru semakin memuluskan kepentingan
pihak swasta, keabaian dan lemahnya perlindungan terhadap
pemilik tanah serta para pekerja yang menggantungkan hidup
pada sektor lahan/ tanah menyebabkan dampak massif
terhadap perubahan kehidupan masyarakat di pedesaan.

RUU pengadaan tanah yang ditetapkan di India pada tahun
1894 diperkenalkan pertama kali di wilayah Lo Sabha, RUU
tersebut pada prinsipnya memberikan penegasan bahwasanya
pengadaan tanah untuk tujuan publik harus diimbangi dengan
mempertimbangkan hak-hak individu. RUU ini juga memberikan
pengaturan terhadap pengadaan tanah yang dilakukan oleh
pihak swasta seharusnya tidak dilakukan melalui mekanisme
yang sama dengan pengadaan tanah yang dilakukan oleh
negara (Gonsalves 2010). Dengan diberlakukannya Undang-
undang ini maka menggantikan beberapa regulasi yang
ditetapkan sebelumnya pada beberapa wilayah diantaranya
Undang-undang yang ditetapkan di Provinsi Bengal pada tahun
1824 maupun beberapa regulasi yang ditetapkan tahun 1839
dan 1852 di Kota Bombay maupun di di Masdras.

Praktik Pengadaan Tanah di Beberapa Negara 161