Page 189 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

orang dipindahkan dari tanah mereka dikarenakan berbagai
alasan untuk pembangunan proyek-proyek publik, pada
masa ini pemindahan secara paksa pun banyak dilakukan
oleh pemerintah (Gonsalves 2010). Upaya perlawanan dari
masyarakat guna menolak pembangunan di masa itu marak
terjadi, salah satunya penolakan yang dipimpin oleh Senapati
Bapat terkait penolakan pemindahan 54 Desa yang akan
digunakan sebagai lokasi pembangunan Bendungan Mulshi.
Namun pada akhirnya perjuangan yang digerakkan dari level
bawah ini mengalami kegagalan, dan akhirnya masyarakat
terpaksa harus pindah dan menerima kenyataan pahit.
Pembangunan bendungan oleh Tata Hydrolic Projectpun
akhirnya terus berlangsung di atas lahan yang menjadi tumpuan
hidup masyarakat.

Ketidakjelasan regulasi pengadaan tanah yang ditetapkan
di India pada masa tersebut berimplikasi terhadap lemahnya
perlindungan hak-hak asasi masyarakat yang berdampak
buruk pada ketidakberlanjutan kehidupan secara layak bagi
sebagian warga terdampak. Pemindahan yang dilakukan tanpa
adanya kompensasi ganti kerugian yang sesuai, tanpa adanya
kebijakan yang tepat semakin memerosotkan kehidupan
masyarakat terdampak pengadaan tanah. Di era masa
pemerintahan tersebut praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia,
sistem kekerasan dan kekuasaan sangat kental dirasakan oleh
masyarakat. Praktik inilah yang menjadi salah satu tingginya
angka kemiskinan yang dapat terjadi di India.

Dalam hal pemberian ganti rugi sistem domain yang
diterapkan India pada masa itu juga kurang menyiratkan
adanya sistem transaksi sukarela yang mampu memberikan

160 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa