Page 187 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

A. Regulasi Pengadaan Tanah di India

Sistem penguasaan tanah di India dalam sejarah pra kolonial
menganut paham yang diajarkan oleh pemuka agama Hindu
Kuno, pada prinsipnya menyatakan bahwasanya tanah yang
diolah merupakan milik orang yang membersihkan, mengelola
dan merawat tanah. Kondisi ini terjadi karena keberadaan
tanah sangatlah luas sementara jumlah penduduknya hanyalah
sedikit. Masih rendahnya tekanan dan kebutuhan akan tanah
mengakibatkan masih rendahnya nilai serta pengakuan
terhadap penguasaan tanah. Perkembangan selanjutnya di
masa kolonial dimana pendudukan masa penjajahan Inggris
mulai diberlakukan di India, maka paham yang mengatur tanah
menganut paham dan kekuatan ‘Eminent domain’ yakni negara
dapat mengambil hak milik pribadi untuk kepentingan umum
dengan syarat pemberian kompensasi yang adil (Sathe 2017).

Untuk selanjutnya regulasi yang mengatur pembebasan
tanah di India mengacu pada Undang-undang Pengadaan Tanah
Tahun 1894. UU ini ditetapkan pada masa kolonial penjajahan
Inggris di India. Pandangan terhadap tanah di India menjadikan
tanah sebagai hubungan material dan sebagai motor dasar
penggerak bagi pertumbuhan perekonomian selain tenaga
kerja dan modal (De 2016). Sistem pengaturan yang digunakan
dalam pembebasan tanah tersebut masih mengacu pada
domain kolonial dimana pengadaan tanah dilakukan untuk
kepentingan dan tujuan publik dan tanpa ada penjelasan lebih
lanjut di dalamnya. Pengaturan ini memberikan keleluasaan
dan kewenangan kepada pihak swasta/perusahaan untuk
melakukan pembebasan tanah baik untuk tanah non pertanian
maupun terhadap tanah-tanah pertanian secara lebih mudah.

158 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa