Page 183 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

ditetapkan oleh pemerintahan ini menjadi hambatan bagi petani
untuk mencari solusi administratif terhadap permasalahan yang
dihadapi. Dan dengan kondisi ini menjadikan masyarakat lebih
sering mengambil penyelesaian melalui protes masal terkait
besaran ganti kerugian/kompensasi yang dirasa tidak adil
bagi masyarakat. Undang-undang di Tiongkok ini seharusnya
mampu memberikan perlindungan kepada petani yang
tanahnya diambil oleh negara, sehingga pengaturan terhadap
mekanisme bagi masyarakat yang menerima kompensasi tidak
adil hendaknya juga diatur melalui UU ini secara detail terutama
terkait mekanismenya. Pemerintah juga perlu memberikan
payung hukum dalam hal melindungi hak-hak petani yang tidak
memiliki tanah dan warga lain yang mana propertinya sudah
diambil alih (Zhou & Banik 2014).

III. PENGADAAN TANAH DI INDIA

India merupakan salah satu negara berkembang dengan
jumlah populasi penduduk sangat tinggi. Saat ini India
menduduki urutan kedua sebagai negara dengan jumlah
populasi penduduk terbanyak yakni mencapai 1, 38 Milyar
atau 17,9 % dari keseluruhan penduduk dunia. Berbagai
pembangunan infrastruktur maupun pengembangan industri
guna mendukung aktivitas serta perekonomian masyarakat
berimplikasi terhadap pelaksanaan pengadaan tanah dan
pemindahan penduduk yang berlangsung di India masuk
dalam urutan ke-2 (kedua) negara yang menduduki posisi
tertinggi di Asia-Pasifik (Khatua & Sarma 2019), dimana negara
yang menduduki urutan pertama yakni Cina. Pelaksanaan
pengadaan tanah yang cukup massif sebagaimana kajian yang
dilakukan Labo & Kumar (2009) menunjukkan bahwa sebelum

154 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa