Page 188 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 188

Terlebih pasca perang Dunia I, pemerintah Inggris mendorong
           pengembangan  industrialisasi  di  India  untuk memperkuat
           kekuatan  militer  maupun kepentingan  strategis  bagi  Inggris.
           Selain  itu  untuk  terus  memperkuat sektor perekonomian
           demi  kepentingan  perang, pemerintah  Inggris  menggandeng
           beberapa pengusaha dengan memberikan beberapa konsesi.
           Kondisi  inilah  yang  memicu  kebutuhan  akan  tanah  untuk
           pengembangan  industri  semakin  meningkat  di  India.  Dan
           sebagai upaya mendukung pengembangan dan pengembangan
           industrialisasi  ini  maka pembangunan  berbagai  pembangkit
           energi menjadi salah satu motif pengadaan tanah skala besar
           di kala itu (Sathe 2017).

               Undang-undang yang diterapkan pada masa pemerintahan
           kolonial  hanya  memberikan pengaturan  bahwasanya  selama
           pembebasan tanah untuk kepentingan publik dan masyarakat
           memperoleh  manfaat  secara  langsung  maka pembebasan
           tanah  dapat  dilaksanakan.  Dikarenakan  tidak  adanya
           pengaturan  yang  jelas  terkait  kepentingan  publik  terdiri  dari
           apa  saja  yang  diperkenankan  serta  batasannya  meliputi  apa
           saja  yang dituangkan  dalam bentuk  regulasi  mengakibatkan
           beberapa pembebasan  tanah  yang  digunakan  untuk
           pembangunan pabrik, hotel dan usaha industri dibuka secara
           luas. Celah hukum dan belum adanya pengaturan secara jelas
           inilah yang menjadikan tingginya penyalahgunaan kewenangan
           dimana  tujuan  awal digunakan  untuk publik  namun secara
           diam-diam dialihkan untuk tujuan pribadi banyak dilakukan di
           masa ini.

               Akibat dari regulasi yang ditetapkan sebagaimana tersebut
           di  atas  yakni  dari  tahun  1894  hingga  tahun  1995-an  jutaan




                                      Praktik Pengadaan Tanah di Beberapa Negara  159
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193