Page 180 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

berupa aliran kompensasi terhadap ganti kerugian tanah justru
banyak yang bermuara pada tataran partai politik dan pimpinan
desa. Hal ini mengindikasikan dan menegaskan kelemahan
sistem politik pedesaan mengenai kekuasaan, kekayaan serta
keadilan sosial yang menguntungkan pihak pimpinan desa dan
sekretaris partai. Ketiadaan pengaturan akuntabilitas maupun
transparansi pada tataran pedesaan dan keberadaan pimpinan
desa sebagai pejabat tinggi dalam pengadaan tanah kolektif
di pedesaan menyebabkan kemungkinan terjadinya kolusi
dan korupsi yang dilakukan pimpinan desa (Wilmsen 2016).
Pelanggaran dan penyimpangan ini terjadi dalam pengadaan
tanah diantaranya terjadi di Shandong, Cina dikarenakan para
pimpinan desa dan sekretaris partai menetapkan kebijakan
penggantian kompensasi yang justru merugikan masyarakat
desa (Song et al., 2016).

E. Kajian Kritis Para Pakar Terhadap Pengadaan Tanah di
Cina
Dalam kajian yang dilakukan oleh Zang (2011) menyebutkan
bahwasanya terhadap pengadaan tanah khususnya di Cina
tahapan penilaian dampak sangat penting dilakukan untuk
menilai dan memahami serta menginventarisasi dampak
terhadap hilangnya tanah yang mereka usahakan dan mereka
miliki. Kajian penilaian dampak ini sangat penting dilakukan
untuk menyusun dan menentukan kecukupan hak dan upaya
pemulihan terhadap mata pencaharian penduduk terdampak.
Mendasarkan dari praktik pengadaan tanah yang telah terjadi
dimana pimpinan desa memiliki pengaruh yang kuat dalam
tahapan pembebasan tanah, maka pengaturan terhadap tata
kelola dan politik desa perlu diatur secara adil agar tidak

Praktik Pengadaan Tanah di Beberapa Negara 151