Page 182 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 182
terdampak dalam pembangunan menjadikan mereka mampu
memperoleh pekerjaan secara layak sehingga keberlanjutan
hidup masyarakat secara jangka panjang terpenuhi.
Terhadap upaya pemerintahan Cina di dalam kebijakan
Pemukiman kembali bagi masyarakat terdampak sebagaimana
kajian Yao (2011) menyarankan bahwasanya pemerintah Cina
perlu menetapkan pengaturan pemukiman kembali dengan
aturan yang seragam. Hal ini bertujuan agar upaya perencanaan
dan pelaksanaan pemukiman kembali pada setiap pengadaan
tanah di Cina memiliki ketepatan terhadap semua proyek
pengadaan tanah. Selain itu sebagai upaya agar pemukiman
kembali dapat semaksimal mungkin sesuai dengan harapan
maka konsultasi publik dan dialog yang dilakukan dengan
masyarakat terdampak perlu secara intensif dilakukan.
Pedoman yang mengatur terhadap bagaimana mekanisme
konsultasi publik secara terperinci agar konsultasi yang
dilakukan lebih berkualitas dan partisipasi masyarakat dapat
terjaring perlu diatur lebih lanjut melalui regulasi (Wang 2011).
Sebagai upaya perbaikan secara terus menerus terhadap
pelaksanaan pengadaan tanah, maka Zhou & Banik (2014)
memberikan kajian empiris terhadap penyelesaian kompensasi
dan pengaturan yang telah ditetapkan pemerintah Cina.
Dimana dari beberapa studi yang ia lakukan penyelesaian
terkait perselisihan tanah di Tiongkok masih terdapat cacat
institusional. Beberapa kelemahan diantaranya sistem
ketidakmampuan/petisi untuk menangani kasus sengketa
tanah yang belum terselesaikan, ketentuan yang sifatnya
ambigu terhadap keberatan besarnya kompensasi, jangka
waktu mediasi yang tidak ditentukan. Sistem ajudikasi yang
Praktik Pengadaan Tanah di Beberapa Negara 153
