Page 195 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

industri menjadikan masyarakat mengajukan penguatan
terhadap adanya Hak Milik. Ketidakimbangan antara eminen
domain dengan hak properti inilah yang mengakibatkan
selama bertahun-tahun negara dapat bertindak kejam demi
kepentingan pembangunan (Sathe 2015)

Gerakan yang terus dilakukan masyarakat secara serentak
ini hingga akhirnya mampu merubah kebijakan dan peta
masalah pengadaan tanah di India pada kancah lebih luas yakni
hingga masuk dalam masalah kompensasi peta dunia. Asosiasi
internasional, para pemerhati internasional maupun Bank
dunia dan pemerintahan India bersama-sama merumuskan
kebijakan untuk memperbaiki sistem pengadaan tanah di India.
Salah satu kebijakan tersebut ialah mengintegrasikan biaya
perpindahan dan pemukiman kembali dalam satu kesatuan
paket pengadaan tanah. Sebagai negara berkembang kebijakan
yang diambil pemerintah India ini cukup sigap dalam merespon
problematika pengadaan tanah di negaranya, respon positif
yang diberikan untuk solusi pengadaan tanah tersebut mampu
menggabungkan keterkaitan antara eminent domain dan hak
atas property.
Dalam perjalanannya setelah sekian lama regulasi
pengadaan tanah yang menganut asas domain diterapkan
di India berdampak massif pada timbulnya kesengsaraan
masyarakat khususnya warga pedesaan, maka pemerintah
India menetapkan Undang-undang baru yang menggantikan
regulasi sebelumnya (Ghatak & Ghosh 2011). Peraturan
tersebut ditetapkan pada 29 Agustus 2013 di Lok Sabha,
sementara pada tanggal 4 September 2013 ditetapkan di Rajya
Sabha. UU Tahun 2013 mengatur tentang kompensasi yang

166 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa