Page 141 - E-Book Dasar-dasar Hukum K3_Neat

133 | D a s a r - d a s a r H u k u m d a n K 3

BAB IX
HUKUM K3 DAN KEDUDUKAN ORGANSASI SISTEM MANAJEMEN

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (SMK3)

A. Pendahuluan

K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja
(zero accident). Sistem Manajemen K3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa
kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan apakah kegiatan tersebut efektif.

Dalam penerapan SMK3, banyak organisasi yang terlibat mulai dari Depnaker sampai
dengan organisasi profesi yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan tenaga
kerja.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat melakukan sintesis tentang
kedudukan Organisasi SMK3, hubungan antara organisasi pemerintah, perusahaan di mata
undang-undang, fungsi dan tugas setiap organisasi dan personil yang terlibat dalam SMK3

B. Kedudukan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan
keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara

pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja,
promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi :
Pasal 86
[1] Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Moral dan Kesusilaan; Perlakuan yang
sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
[2] Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas
kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
[3] Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai konsekuensi logis agar kesehatanan keselamatan kerja dapat terlaksana

dengan baik, maka perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan
Keselamatan kerja (SMK3). Hal ini sesuai dengan pasal 87 yang berbunyi:
[1] Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
[2] Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

UU No. 21 tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 concerning
Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan

Ketenagakerjaan Di Industri dan Perdagangan). Sistem pengawasannya dilakukan oleh