Page 142 - E-Book Dasar-dasar Hukum K3_Neat

134 | D a s a r - d a s a r H u k u m d a n K 3

Pengawas Ketenagakerjaan, hal in sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1970
Tentang Keselamatan kerja : Syarat-syarat Keselamatan Kerja berisi lebih dari 50% syarat-
syarat Kesehatan Kerja. Dirjen Binwasnaker melakukan pengawasan umum terhadap UU ini.

Pegawai Pengawas dan Ahli K3 ditugaskan menjalankan pengawasan Langsung terhadap
ditaatinya UU ini dan membantu pelaksanaannya. Pemeriksaan Kesehatan TK dilakukan
oleh Dokter yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi khusus (dokter pemeriksa

kesehatan tenaga kerja). Kebijakan Nasional menjadi tanggung jawab Menteri Tenaga Kerja
sehingga terjamin pelaksanaannya secara seragam dan serasi bagi seluruh Indonesia.

Berikut bagan pengawasan K3 menurut UU Keselamatan kerja No.1 tahun 1970:
Agar implementasi Undang-undang tersebut dapat dilaksanakan maka diperkuat
dengan PP. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi

Sebagai Daerah Otonom.Kewenangan Pemerintah di bidang Ketenagakerjaan adalah
seperti pada Pasal 2 ayat 3 yaitu : Penetapan kebijakan hubungan industrial, perlindungan

pekerja dan jamsos pekerja. Penetapan standar keselamatan kerja, kesehatan kerja,
hygiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi.
Penetapan pedoman Penentuan kebutuhan fisik minimum. Kepmendagri No. 130-67

tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota: Kewenangan Bidang
Ketenagakerjaan khususnya perlindungan tenaga kerja : (1) Bimbingan pencegahan
kecelakaan kerja; (2) Bimbingan kesehatan kerja; (3) Bimbingan pembentukan P2K3; (4)

Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (5) Pemeriksaan Kecelakaan kerja;
(6) Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Ahli K3; (7) Pemberdayaan pelaksaan kegiatan
PJK3; (8) Pelaksanaan Penerapan SMK3; (9) Pemberian ijin Pengesahan Sertifikat K3 dan

(10) Penyidikan Pelanggaran Norma K3.