Page 147 - E-Book Dasar-dasar Hukum K3_Neat

139 | D a s a r - d a s a r H u k u m d a n K 3

Prosedur penanganan status untuk menjamin bahwa peralatan produksi dalam
kondisi yang aman untuk dioperasikan. Seperti, valve dari mesin / alat dengan gembok
gantung alat pengunci lain serta memasang tag pemberitahuan bahwa alat / mesin sedang

dalam keadaan tidak boleh dioperasikan seperti:
 Mesin sedang direparasi / di maintenance maka swicth dimatikan, valve ditutup

 Mesin dalam keadaan rusak, maka tenaga penggeraknya dimatikan
Setelah tenaga penggerak dimatikan, switch, valve yang dipakai dimatikan dikunci

dengan gembok sehingga tenaga penggerak tidak dapat dialirkan untuk menjalankan mesin /
alat.
Juga dipasang tag dengan cat atau apa alasan dilock out. Kunci gembok dipegang oleh

orang yang ditunjuk atau oleh orang yang mengerjakan reparasi.
 Adakan prosedur lock out / tag out

 Adakan pelatihan mengerjakan lock out / tag out
 Laksanakan prosedur tersebut dengan mematuhinya
 Rekord setiap melaksanakan lock out/ tag out

D. Manajemen Sistem Pengawasan K3
Manajemen adalah pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya, dengan
mempergunakan bantuan orang lain (G.Terry). Untuk mencapai tujuan tersebut, dia

membagi kegiatan atau fungsi manajemen menjadi : (1) Planning (perencanaan); (2)
Organizing (organisasi); (3) Actuating (pelaksanaan) dan (4) Controlling (pengawasan)
Fungsi perencanaan (Planning) adalah suatu usaha menentukan kegiatan yang

akan dilakukan di masa mendatang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal
ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Dalam perencanaan, kegiatan
yang ditentukan meliputi : (a) apa yang dikerjakan; (b) bagaimana mengerjakannya; (c)

mengapa mengerjakan; (d) siapa yang mengerjakan; (e) kapan harus dikerjakan dan (f) di
mana kegiatan itu harus dikerjakan. Kegiatan perencanaan pengawasan K3 melibatkan

banyak pihak, baik pemerintah, pemilik perusahaan ataupun asosiasi yang berhubungan
dengan K3. Disini direncanakan mulai dari system pengawasan, instrument pengawasan,
personil, proses kerjanya sampai dengan personil.

Organizing (Organisasi) keselamatan dan kesehatan kerja dapat dibentuk dalam
beberapa jenjang, mulai dari tingkat daerah (wilayah) sampai ke tingkat pusat atau

nasional. Keterlibatan pemerintah dalam organisasi ini baik secara langsung atau tidak
langsung sangat diperlukan. Pemerintah dapat menempatkan pejabat yang terkait dalam
organisasi ini di tingkat pusat (nasional) dan tingkat daerah (wilayah), di samping

memberlakukan Undang-Undang Keselamatan Kerja. Di tingkat daerah (wilayah) dan
tingkat pusat (nasional) perlu dibentuk Komisi Keamanan Kerja yang tugas dan