Page 146 - E-Book Dasar-dasar Hukum K3_Neat

138 | D a s a r - d a s a r H u k u m d a n K 3

Semua dilakukan dalam penjadwalan untuk menjamin kelancaran, kesinambungan
dan kualitas. Dalam preventive maintenance termasuk pemeriksaan alat -– alat keselamatan
serta memperbaiki kondisi yang ada di bawah standar.

 Adakan standar dan pedoman teknis preventive maintenance dan pemeriksaan
 Adakan penjadwalan

 Laksanakan preventive maintenance dan preventive inspection sesuai jadwal dan
mengikuti standar dan pedoman teknis

 Adakan record preventive manitenance dan pemeriksaan
Perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan personel yang
berkompeten. Ada alat – alat wajib didaftarkan pada pemerintahan (Depnaker) dan dibawah

pengawasan khusus. Alat – alat tersebut secara berkala harus di inspeksi, diuji coba dan
diberi sertifikat. Alat – alat tersebut adalah : (1) Ketel Uap; (2) Alat Angkat (Crane); (3) Lift;

(4) Forklift; (5) Ketel Uap; (6) Alat Angkat (Crane); (7) Lift; (8) Forklift; (9) Bejana Tekan dan
(10) Silinder gas bertekanan
 Adakan prosedur penjadwalan inspeksi pemerintah dan pengaturan penyiapan inspeksi /

uji coba
 Adakan penugasan siapa yang harus mengendalikan prosedur tersebut dan yang

diserahi mengatur menyiapkan pemeriksaan /uji coba
 Laksanakan pemeriksaan/uji coba
 Dapatkan sertifikatnya

 Adakan record pemeriksaan/uji coba
Apabila memungkinkan sarana produksi yang harus diubah harus sesuai dengan

persyaratan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan adanya kriteria kewenangan
melaksanakan pekerjaan inspeksi dan maintenance, diharapkan penyimpangan dari standar
yang terjadi dapat ditekan sampai batas minimum.

 Adakan kriteria kewenangan siapa, mengerjakan apa dalam mengerjakan pekerjaan
inspeksi dan maintenance

 Adakan penugasan sesuai ketentuan diatas
 Adakan pelatihan dan seleksi pada mereka yang diserahkan tugas inspeksi dan

maintenance
Peraturan perundangan perlu dijabarkan dalam bentuk pedoman yang operasional,
demi untuk menghindari penafsiran salah.

 Buatkan penjabaran peraturan perundangan yang berkaitan dengan perubahan sarana
produksi dalam bentuk pedoman

 Laksanakan perubahan – perubahan mengikuti pedoman yang telah dibakukan
 Adakan prosedur pengesahan (Aproval) untuk mengadakan perubahan