Page 156 - E-Book Dasar-dasar Hukum K3_Neat
P. 156
148 | D a s a r - d a s a r H u k u m d a n K 3
BAB X
AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NO. 05/MEN1996
A. Pendahuluan
Menurut Permenaker No.5/MEN/1996 dijelaskan bahwa audit adalah pemeriksaaan
secara sistematik dan independen, untuk menentukan suatu kegiatan dan hasil-hasil yang
berkaitan sesuai dengan peraturan yang direncanakan, dilaksanakan secara efektif dan
cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan.
Bab ini mempelajari tentang audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK 3) berdasarkan Peraturan Mentri Tenaga Kerja No. 05/MEN/1996. Laporan Audit
adalah hasil audit yang dilakukan oleh Badan Audit yang berisi fakta yang ditemukan pada
saat pelaksanaan audit di tempat kerja sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat
pencapaian kinerja Sistem Manajemen K3
B. Kewajiban Menerapkan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3)
Tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem
keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen,
tenaga kerja dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan
mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman,
efisien dan produktif.
Implementasi SMK3 wajib bagi perusahaan yang telah memiliki minimal 100
karyawan, hal ini sesuai dengan Permenaker No.5/MEN/1996 Bab III, pasal 3 dan pasal 4
yang berbunyi:
Pasal 3
(1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih
dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau
bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan,
kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem
Manajemen K3.
(2) Sistem Manajemen K3 sebagaimana di maksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh
pengurus, Pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan.
Pasal 4
(1) Dalam penerapan Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,
Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. Menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen
terhadap penerapan Sistem Manajemen K3;
b. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan keselamatan
dan kesehatan kerja;
c. Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan
mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk
mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja ;