Page 154 - E-Book Dasar-dasar Hukum K3_Neat
P. 154
146 | D a s a r - d a s a r H u k u m d a n K 3
d) Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari manajemen perusahaan.
e) Pemahaman dan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang
berkelanjutan.
Strategi
a) Meningkatkan komitmen pengusaha dan tenaga kerja di bidang keselamatan dan
kesehatan kerja.
b) Meningkatkan peran dan fungsi semua sector dalam pelaksanaan keselamatan dan
kesehatan kerja.
c) Meningkatkan kemampuan, pemahaman, sikap dan perilaku budaya keselamatan dan
kesehatan kerja dari pengusaha dan tenaga kerja.
d) Melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja melalui manajemen risiko dan
manajemen perilaku yang berisiko.
e) Mengembangkan sistem penilaian keselamatan dan kesehatan kerja (Audit SMK3) di
dunia usaha.
f) Mendampingi dan menguatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam
menerapkan dan meningkatkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja.
g) Meningkatkan penerapan sistem informasi keselamatan dan kesehatan kerja yang
terintegrasi.
h) Memberikan pemahaman mengenai keselamatan dan kesehatan kerja sejak usia dini
hingga pendidikan tinggi.
i) Meningkatkan peran organisasi profesi, perguruan tinggi, praktisi dan komponen
masyarakat lainnya dalam peningkatan pemahaman, kemampuan, sikap, perilaku
budaya keselamatan dan kesehatan kerja.
j) Meningkatkan integrasi keselamatan dan kesehatan kerja dalam semua bidang disiplin
ilmu.
1. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Posisi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dibentuk oleh Menteri
Tenaga Kerja. Hal ini sesuai dengan UU No. 1 tahun 1970,pasal 10 yang berbunyi:
Menteri Tenaga Kerja berwenang membertuk Panitia Pembina Keselamatan Kerja
guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari
pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan
kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.
Susunan Panitia Pembina dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-
lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja