Page 154 - E-Book Dasar-dasar Hukum K3_Neat
P. 154

146 | D a s a r - d a s a r   H u k u m   d a n   K 3




                  d)  Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) sebagai bagian
                      yang tidak terpisahkan dari manajemen perusahaan.
                  e)  Pemahaman  dan  penerapan  norma  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang

                      berkelanjutan.
                  Strategi
                  a)  Meningkatkan  komitmen  pengusaha  dan  tenaga  kerja  di  bidang  keselamatan  dan

                      kesehatan kerja.
                  b)  Meningkatkan  peran  dan  fungsi  semua  sector  dalam  pelaksanaan  keselamatan  dan

                      kesehatan kerja.
                  c)  Meningkatkan  kemampuan,  pemahaman,  sikap  dan  perilaku  budaya  keselamatan  dan
                      kesehatan kerja dari pengusaha dan tenaga kerja.

                  d)  Melaksanakan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  melalui  manajemen  risiko  dan
                      manajemen perilaku yang berisiko.

                  e)  Mengembangkan  sistem  penilaian  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (Audit  SMK3)  di
                      dunia usaha.
                  f)  Mendampingi  dan  menguatkan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  dalam

                      menerapkan dan meningkatkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja.
                  g)  Meningkatkan  penerapan  sistem  informasi  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang
                      terintegrasi.

                  h)  Memberikan  pemahaman  mengenai  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  sejak  usia  dini
                      hingga pendidikan tinggi.
                  i)  Meningkatkan  peran  organisasi  profesi,  perguruan  tinggi,  praktisi  dan  komponen

                      masyarakat  lainnya  dalam  peningkatan  pemahaman,  kemampuan,  sikap,  perilaku
                      budaya keselamatan dan kesehatan kerja.

                  j)  Meningkatkan integrasi keselamatan dan kesehatan kerja dalam semua bidang disiplin
                      ilmu.
                  1.  Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

                         Posisi  Panitia  Pembina  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  dibentuk  oleh  Menteri
                  Tenaga Kerja. Hal ini sesuai dengan UU No. 1 tahun 1970,pasal 10 yang berbunyi:
                         Menteri  Tenaga  Kerja  berwenang  membertuk  Panitia  Pembina  Keselamatan  Kerja
                         guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari
                         pengusaha  atau  pengurus  dan  tenaga  kerja  dalam  tempat-tempat  kerja  untuk
                         melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan
                         kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.

                         Susunan  Panitia  Pembina  dan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja,  tugas  dan  lain-
                         lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159