Page 34 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 20 -

BUN mengacu pada Klasifikasi Fungsi sesuai dengan tugas
dan fungsi Kementerian/Lembaga atau BA BUN.

Pasal 10
(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf c angka 2 mengacu pada:
a. daftar Program yang ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan dan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional untuk penyusunan RKA-
K/L; dan
b. Program Kementerian/Lembaga yang relevan
dengan Kegiatan/Keluaran dari Satker BUN untuk
penyusunan RKA-BUN.
(2) Dalam hal tidak terdapat Program
Kementerian/Lembaga yang relevan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyusunan RKA-BUN
menggunakan Program tersendiri sesuai dengan fungsi
Menteri Keuangan selaku BUN.
(3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dapat bersifat lintas antarsubbagian anggaran dalam
BA BUN atau lintas antar BA BUN dengan BA K/L.

Pasal 11
(1) Jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf d angka 3, mengacu pada Klasifikasi
Jenis Belanja sesuai dengan tujuan penggunaan jenis
belanja dan transfer ke daerah yang menjadi
kewenangan Kementerian/Lembaga atau BUN, yang
terdiri atas:
a. jenis belanja pada Kementerian/Lembaga berupa:
1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa;
3. Belanja Modal; dan
4. Belanja Bantuan Sosial; dan
b. jenis belanja pada BA BUN berupa:
1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa;
3. belanja pembayaran kewajiban utang;
4. belanja subsidi;
5. belanja hibah;
6. Belanja Bantuan Sosial;
7. belanja lain-lain; dan
8. transfer ke daerah.
(2) Penggunaan jenis belanja dan transfer ke daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
kodefikasi segmen akun yang diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar.

Pasal 12
(1) Ketentuan mengenai:
a. daftar nomenklatur dan kode BA K/L dan PPA
BUN;
b. Klasifikasi Organisasi, Klasifikasi Fungsi, dan
Klasifikasi Jenis Belanja; dan
c. SBM, SBK, dan SSB,