Page 35 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 21 -

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Perubahan atas nomenklatur dan/atau penambahan
kode BA K/L dan/atau PPA BUN berdasarkan
Klasifikasi Organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal
Anggaran.

Pasal 13
(1) RKA-K/L disusun sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam tata cara penyusunan RKA-K/L
dalam Lampiran II dan RKA-BUN disusun sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam tata cara
penyusunan RKA-BUN dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(2) Penyusunan RKA-K/L dan RKA-BUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem
Informasi.
(3) Dalam hal terdapat perubahan format RKA-K/L atau
RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
perubahan format RKA-K/L dan/atau RKA-BUN
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran atas
nama Menteri Keuangan.

Bagian Kedua
Kaidah Penganggaran dalam Penyusunan RKA

Paragraf 1
Umum

Pasal 14
Penyusunan RKA memperhatikan kaidah penganggaran
yang meliputi:
a. prinsip Belanja Berkualitas;
b. pemenuhan alokasi dasar;
c. pembatasan alokasi untuk belanja tertentu;
d. pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai
dari sumber dana tertentu;
e. penandaan anggaran (budget tagging);
f. penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran;
g. sinkronisasi antara belanja Pemerintah Pusat dan TKD;
h. kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun
berkenaan;
i. pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi
penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik
Negara;
j. pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan:
1. Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas
Pembantuan;
2. Bantuan Pemerintah;
3. Belanja Bantuan Sosial;
4. kontrak tahun jamak; dan