Page 320 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 303 -

No Komponen Detil Keterangan

m. Belanja barang
kebutuhan dasar
narapidana
n. Belanja barang
layanan pendidikan
dan pengentasan
narapidana anak
o. Belanja barang
penyelesaian perkara,
penyelidikan,
penyidikan, pra
penuntutan, dan
penuntutan
p. Belanja barang
pemeliharaan
peralatan intelijen
dan siber
q. Belanja barang
pemeliharaan
peralatan bidang
pemberantasan
narkotika
r. Belanja tugas dan
fungsi mandatory

Dalam hal terdapat dinamika kebijakan perumusan KRO dan RO
serta Komponen, Standardisasi Penggunaan KRO, RO, dan Komponen
sebagaimana tercantum pada lampiran ini dapat dilakukan perubahan
dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh
Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

c. Proses Penetapan Pagu Belanja Kementerian/Lembaga
Dalam rangka penyusunan APBN, terdapat 3 (tiga) kali
penetapan pagu untuk Kementerian/Lembaga, yaitu pagu indikatif,
pagu anggaran, dan alokasi anggaran. Angka yang tercantum dalam
ketiga pagu tersebut merupakan angka tertinggi yang tidak boleh
dilampaui oleh Kementerian/Lembaga sebagai acuan dalam menyusun
Renja-K/L dan RKA-K/L. Secara garis besar penjelasan tentang ketiga
pagu adalah sebagai berikut:
1) Pagu Indikatif
Angka yang tercantum dalam Prakiraan Maju untuk satu tahun
anggaran berikutnya (Prakiraan Maju tahun pertama (PM1)
anggaran tahun t+2) yang dicantumkan pada saat penyusunan
RKA-K/L tahun anggaran yang direncanakan (tahun t+1) dijadikan
sebagai Angka Dasar, yang merupakan salah satu variabel yang
menentukan besarnya Pagu Indikatif untuk satu tahun anggaran
berikutnya (tahun t+2). Dalam rangka menyusun Pagu Indikatif
untuk tahun yang direncanakan (tahun t+1), ditempuh proses
sebagai berikut:
a) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya dan
tahun berjalan.
Setelah program dan kegiatan tahun sebelumnya selesai
dilaksanakan, Kementerian Perencanaan Pembangunan