Page 322 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 305 -

dilakukan berdasarkan Kinerja realisasi anggaran, juga
dilakukan terhadap perubahan parameter dan
Kegiatan/Keluaran yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga.
Pemutakhiran tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa
proyeksi Angka Dasar yang akan menjadi bahan penyusunan
Pagu Indikatif belanja Kementerian/Lembaga menjadi lebih
akurat. Dalam proses tinjau ulang Angka Dasar, Kementerian
Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan
Kementerian PPN/Bappenas. Tinjau ulang Angka Dasar
dilakukan pada bulan Januari hingga bulan Februari setiap
tahunnya.
Pada saat yang bersamaan, Kementerian Keuangan juga
menyusun perkiraan kapasitas fiskal untuk penyusunan Pagu
Indikatif tahun anggaran yang direncanakan. Perkiraan
kapasitas fiskal disusun berdasarkan hasil koordinasi dan
sinergi antar unit-unit terkait di internal Kementerian Keuangan.
Kapasitas fiskal menjadi dasar pertimbangan pengalokasian
pemenuhan kebutuhan minimal belanja Kementerian/Lembaga
yang bersumber dari Rupiah Murni dan Non Rupiah Murni,
maupun inisiatif/Kegiatan/Keluaran yang diusulkan
Kementerian/Lembaga, pada saat proses tinjau ulang Angka
Dasar Kementerian/Lembaga.
f) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
menyusun Pagu Indikatif.
Pagu Indikatif untuk tahun yang direncanakan disusun dengan
memperhatikan kapasitas fiskal dan dalam rangka pemenuhan
prioritas pembangunan nasional. Pagu Indikatif dimaksud
dirinci menurut unit organisasi, Program, Kegiatan, dan indikasi
pendanaan untuk mendukung arah kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Presiden.
Dalam proses penyusunan bahan pagu indikatif, sebelum
pembahasan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dan sinergi antar
unit-unit terkait di internal Kementerian Keuangan. Langkah ini
dilakukan agar perhitungan belanja negara yang lebih efisien
dan efektif sesuai dengan basis spasial, kewenangan Pusat dan
Daerah, belanja operasional dan non-operasional, dan/atau
sumber dana.
Pagu Indikatif yang sudah ditetapkan beserta prioritas
pembangunan nasional dituangkan dalam surat bersama yang
ditandatangani Menteri Keuangan bersama Menteri PPN/Kepala
Bappenas pada bulan Maret. Pagu Indikatif, sudah
memperhatikan/mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang
akan dilakukan dengan mekanisme Belanja K/L dengan Belanja
TKD. Pagu Indikatif tersebut sebagai bahan penyusunan
Rancangan Awal RKP dan Renja-K/L.

Proses penyusunan sampai dengan penetapan Pagu indikatif
diilustrasikan dalam Gambar II.10.