Page 324 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 307 -

(2) Menjaga konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen
perencanaan dengan dokumen penganggaran, yaitu antara
RPJMN, Renstra, RKP, Renja-K/L dan RKA-K/L;
(3) Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang
perlu dilakukan terhadap Rancangan Awal RKP, yaitu
kepastian mengenai program/kegiatan prioritas, jumlah
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), jumlah Pinjaman
Dalam Negeri (PDN), jumlah Surat Berharga Syariah Negara
Project Based Sukuk (SBSN PBS), dukungan Kerjasama
Pemerintah Swasta (KPS), penandaan anggaran untuk
Keluaran (output) yang dihasilkan sesuai dengan tema APBN,
PNBP/BLU, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha,
Kegiatan/Keluaran, belanja operasional, kebutuhan
tambahan rupiah murni, dan pengalokasian dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan Dana Alokasi
Khusus;
(4) Melakukan penelaahan atas Rancangan Renja-K/L (dengan
memperhatikan/mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang
akan dilakukan dengan mekanisme Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan, dan alokasi anggaran melalui BA BUN seperti
belanja subsidi, dan Dana Transfer Khusus).
c) Kementerian/Lembaga menyampaikan Renja-K/L kepada
Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan Renja-K/L kepada
Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan untuk
bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKP dan penyusunan
rincian pagu menurut unit organisasi, fungsi, program, dan
kegiatan sebagai bagian dari bahan pembicaraan pendahuluan
Rancangan APBN.
d) Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan
Pendahuluan RAPBN.
Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan
Pendahuluan RAPBN yang meliputi:
(1) Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal;
(2) RKP; dan
(3) Rincian unit organisasi, fungsi, dan program.
e) Pemerintah menetapkan RKP.
f) Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional menetapkan Pagu Anggaran K/L.
Dalam rangka penyusunan RKA-K/L, Menteri Keuangan
menetapkan Pagu Anggaran K/L dengan berpedoman pada
kapasitas fiskal, besaran Pagu Indikatif, Renja-K/L, RKP, dan
memperhatikan hasil evaluasi Kinerja K/L. Pagu Anggaran K/L
dimaksud menggambarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan
oleh Presiden yang dirinci menurut unit organisasi dan program.
Angka yang tercantum dalam pagu anggaran adalah angka Pagu
Indikatif yang disesuaikan dengan perubahan paramater atau
adanya policy measure. Pagu Anggaran K/L disampaikan kepada
setiap Kementerian/Lembaga paling lambat pada akhir bulan
Juni.
g) Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L.
Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L Pagu
Anggaran, disertai dengan pemutakhiran Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah (Prakiraan Maju Tahun 1, Tahun 2, dan