Page 328 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 311 -

pegawai tidak tetap selama masa bakti dan ketentuan yang
mengatur mengenai pelaksanaan penggajian dokter dan bidan
sebagai pegawai tidak tetap selama masa bakti.
Sementara itu, pengalokasian akun belanja yang termasuk dalam
Belanja Pegawai mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai
bagan akun standar beserta peraturan pelaksanaannya.
2) Pengalokasian Anggaran Pembangunan Bangunan/Gedung Negara
Secara umum pengalokasian anggaran untuk
pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara, berpedoman
pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
yang mengatur mengenai pedoman teknis pembangunan
bangunan/gedung negara.
Dalam rangka penyusunan RKA-K/L dasar perhitungan alokasi
anggarannya adalah sebagai berikut:
a) Untuk pekerjaan pembangunan (baru) bangunan/gedung negara
atau pekerjaan renovasi bangunan/gedung negara yang
berlokasi di dalam negeri, dasar alokasinya adalah perhitungan
kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung
negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum/Cipta
Karya/Kimpraswil setempat;
b) Untuk pekerjaan renovasi bangunan/gedung negara yang
berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang mengubah
struktur bangunan dari sebelumnya, dasar alokasinya adalah
perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi
bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dokumen analisis
perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi
bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat disusun
berdasarkan perhitungan dari konsultan perencana negara
setempat; dan
c) Untuk pekerjaan renovasi bangunan/gedung negara yang
berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang tidak mengubah
struktur bangunan dari sebelumnya adalah perhitungan
kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung
negara atau yang sejenis dari konsultan perencana negara
setempat.
Dalam hal Satker mengusulkan pembangunan/renovasi
bangunan/gedung, besaran volumenya harus mendapatkan
persetujuan pejabat eselon I. Dalam hal usulan tersebut terkait
gedung dan bangunan yang telah memiliki Standar Barang dan
Standar Kebutuhan (SBSK) dan menjadi obyek RKBMN, maka
usulan harus tercantum dalam RKBMN yang telah ditelaah oleh
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Sehubungan dengan pemerintah menetapkan kebijakan
moratorium bagi pembangunan gedung kantor, untuk
Kementerian/Lembaga yang memerlukan gedung kantor agar
berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan.
3) Penerapan Bagan Akun Standar
Dalam penyusunan RKA-K/L dan pelaksanaan anggaran,
Kementerian/Lembaga mempedomani Peraturan Menteri Keuangan
mengenai bagan akun standar beserta peraturan pelaksanaannya.