Page 331 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 314 -

4) Penyusunan RKA-K/L pada satker Perwakilan Republik Indonesia
(RI) di Luar Negeri
Penyusunan RKA-K/L pada satker Perwakilan RI di luar negeri
secara khusus mengikuti aturan sebagai berikut:
a) Penetapan Kurs Valuta Asing
(1) Valuta yang dipergunakan dalam perhitungan RKA-K/L
adalah Dolar Amerika Serikat (USD); dan
(2) Nilai Kurs USD terhadap Rupiah yang dipergunakan dalam
perhitungan alokasi adalah kurs yang dipakai dalam asumsi
APBN pada tahun yang direncanakan.
b) Pengalokasian Menurut Jenis Belanja
(1) Belanja Pegawai
(a) Pengaturan mengenai penganggaran belanja pegawai bagi
pejabat dinas luar negeri pada Perwakilan RI di luar negeri
baik untuk komponen maupun besarannya mengikuti
peraturan perundangan yang berlaku;
(b) Alokasi belanja pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri
termasuk alokasi anggaran untuk gaji lokal staf;
(c) Gaji Home Staff pada Perwakilan RI di luar negeri termasuk
Atase Teknis dan Atase Pertahanan didasarkan pada
payroll sekurang-kurangnya bulan Mei tahun berjalan.
(d) Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN) terdiri atas
tunjangan pokok dan tunjangan keluarga. Tunjangan
Pokok merupakan perkalian antara Angka Dasar
Tunjangan Luar Negeri (ADTLN) dengan persentase Angka
Pokok Tunjangan Luar Negeri (APTLN) masing-masing
Home Staff. Tunjangan Keluarga terdiri atas tunjangan
isteri/suami dan tunjangan anak yang besarannya
mengikuti ketentuan yang berlaku, dengan jumlah anak
yang dapat diberikan tunjangan anaknya maksimal 2 (dua)
anak sesuai dengan ketentuan pemberian tunjangan anak
bagi PNS;
(e) Apabila akan dilakukan pengisian alokasi selisih formasi
dan bezeeting/F-B (lowongan formasi) maksimal sebanyak
rencana penarikan/penempatan home staff (termasuk
Kepala Perwakilan) dengan dilampiri Daftar Rencana
Penarikan/Penempatan Home Staff yang ditandatangani
Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri dan
sekurang-kurangnya memuat waktu penempatan/
penarikan serta gelar diplomatik. Untuk tunjangan
keluarga maksimal diasumsikan untuk 1 (satu) istri dan 2
(dua) anak; dan
(f) Alokasi anggaran Tunjangan Lain-Lain Home Staff berupa
Tunjangan Sewa Rumah dan Tunjangan Restitusi
Pengobatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
kecuali diatur lain oleh Menteri Keuangan.
(2) Belanja Barang dan Jasa
(a) Alokasi anggaran untuk sewa gedung didasarkan atas
kontrak sewa gedung yang berlaku. Dalam hal Atase
Teknis/Atase Pertahanan menempati gedung yang sama
dan dalam dokumen kontrak sewa gedung yang sama
dengan kontrak sewa gedung kantor Perwakilan RI, alokasi
anggarannya hanya pada RKA-K/L Satker Kantor
Perwakilan RI berkenaan;