Page 335 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023
P. 335

- 318 -




                                 (2) Mekanisme Pembayaran Langsung (Direct Payment), yaitu tata
                                     cara  penarikan  PHLN  dengan  cara  mengajukan  aplikasi
                                     penarikan  dana  secara  langsung  melalui  KPPN  Khusus
                                     Pinjaman dan Hibah.
                                 (3) Mekanisme  Letter  of  Credit  (L/C)  yaitu  tata  cara  penarikan
                                     PHLN  dengan  menggunakan  L/C  Bank  Indonesia.  Khusus
                                     PHLN  yang  penarikannya  melalui  tata  cara  L/C,  perlu
                                     diperhatikan nilai kontrak pekerjaan secara keseluruhan. Hal
                                     tersebut  berkaitan  dengan  pembukaan  rekening  L/C  oleh
                                     Bank Indonesia.
                              e)  Mencantumkan kode register PHLN sesuai dengan kode register
                                 yang  diterbitkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan
                                 Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.
                                 Secara umum, suatu output dibiayai dari satu lender sehingga
                                 memiliki  satu  nomor  register.  Dalam  hal  satu  output  dibiayai
                                 lebih dari satu lender, maka harus dicantumkan semua nomor
                                 register yang ada dari masing-masing lender. Dalam hal alokasi
                                 anggaran  belum  ada  nomor  register,  misalnya  untuk  kegiatan
                                 yang dibiayai oleh PHLN yang bersifat pipeline, alokasi anggaran
                                 tersebut menggunakan kode register sementara.
                              f)  Mencantumkan  persentase/porsi  pembiayaan  yang  dibiayai
                                 lender  sesuai  dengan  NPPHLN  atau  dokumen  lain  yang  telah
                                 disetujui oleh lender. Misalnya:
                                 (1) Kategori  civil  work  60%  (enam  puluh  persen)  artinya
                                     persentase  yang  dibiayai  oleh  PHLN  adalah  sebesar  60%
                                     (enam       puluh       persen)      dikalikan       besaran       nilai
                                     kegiatan/proyek,  sedangkan  sisanya  sebesar  40%  (empat
                                     puluh  persen)  merupakan  beban  RMP  ditambah  dengan
                                     besaran pajak pertambahan nilai (PPN).
                                 (2) Khusus  untuk  PLN  komersial/fasilitas  kredit  ekspor
                                     pengalokasian  dalam  RKA-K/L  dicantumkan  maksimal
                                     sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai kontrak
                                     (contract  agreement).  Sementara  itu,  sisanya  sebesar  15%
                                     (lima belas persen) dialokasikan sebagai RMP sebagai uang
                                     muka.
                              g)  Mencantumkan  cara  menghitung  besarnya  porsi  PHLN  yang
                                 dibiayai  oleh  lender  dengan  mengacu  pada  buku  petunjuk
                                 pengadaan barang jasa (procurement guidelines) masing-masing
                                 lender dan ketentuan perpajakan dan bea masuk yang berlaku.
                                 Rumusan  umum  perhitungan  nilai  kontrak  adalah  sebagai
                                 berikut:

                                                Nilai kontrak (NK) = Nilai fisik + PPN

                                 Sementara  itu  metode  untuk  memperhitungkan  besaran  nilai
                                 kontrak yang akan dituangkan dalam RKA-K/L menggunakan
                                 metode-metode sebagai berikut:
                                 (1) Metode Non PPN
                                     Metode tersebut hanya menghitung besaran nilai fisik proyek
                                     tanpa memperhitungkan pajak karena PPN tidak dikenakan
                                     dan ditanggung oleh pemerintah. Metode tersebut digunakan
                                     untuk  pembiayaan  proyek-proyek  PHLN  dengan  persentase
                                     pembiayaan sebesar 100%.
                                     Contoh:
                                       Nilai Kontrak untuk konsultan           : Rp25.000.000
   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340