Page 337 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 320 -

Contoh:
 Loan IBRD : 4075-IND
 Nilai kontrak barang : Rp111.000.000
 Kategori : Civil Work
 Persentase : 60%
 Nilai Kontrak : Rp111.000.000
 Nilai Fisik : Rp100.000.000
 Terdiri atas:
▪ Porsi PHLN : Rp66.600.000
▪ Porsi Pendamping : Rp33.400.000
 PPN terdiri atas:
▪ PPN PHLN :Rp 7.326.000 (tidak dipungut)
▪ PPN Porsi Pendamping :Rp 3.674.000
 Pencantuman dalam RKA-K/L: Nilai fisik + PPN dipungut
▪ PHLN : Rp66.600.000
▪ RMP : Rp37.074.000
 Cara perhitungannya
Nilai Fisik: (100/111) X 111.000.000= Rp100.000.000
▪ Porsi PHLN =60%X111.000.000
= Rp66.600.000
▪ Porsi Pendamping =(40%X111.000.000)−PPN
= Rp33.400.000
PPN: 11% X 100.000.000= Rp11.000.000
▪ Porsi PHLN =11% X 66.600.000
= Rp7.326.000
▪ Porsi Pendamping =11% X 33.400.000
= Rp3.674.000.
(4) Metode Nonsharing
Metode tersebut digunakan untuk menghitung besaran
alokasi dalam RKA-K/L bagi pinjaman luar negeri yang tidak
mempersyaratkan persentase namun langsung menentukan
besaran sumber dana. Penggunaan metode tersebut langsung
dilakukan dengan menuliskan besaran dana PHLN dan
rupiah murni pendampingnya.
h) Pengalokasian anggaran kegiatan yang bersumber dana dari
PHLN juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
(1) Mencantumkan dana pendamping yang bersumber dari luar
APBN, antara lain dari APBD, anggaran BUMN atau dari
kontribusi masyarakat, dengan didukung dokumen yang sah
dari pemberi dana pendamping. Setelah mencantumkan dana
pendamping dimaksud dalam RKA-K/L, selanjutnya pada
Kertas Kerja (KK) RKA-K/L diberi kode “E” sehingga besaran
dana pendamping tidak menambah pagu.
(2) Dalam hal terdapat kegiatan yang belum terselesaikan dalam
tahun anggaran yang bersangkutan dan dilanjutkan pada
tahun berikutnya, penyediaan dana PHLN dan
pendampingnya menjadi prioritas.
(3) Dalam hal pemanfaatan suatu pinjaman luar negeri
dialokasikan dalam beberapa tahun anggaran, penyediaan
pagu pinjaman luar negeri pada setiap tahun anggaran dan
dana pendampingnya menjadi prioritas.
Kementerian/Lembaga diminta membuat tabel perkiraan
penarikan PHLN per tahun. Tabel tersebut juga akan
digunakan dalam hal Kementerian/Lembaga melakukan
revisi percepatan penarikan PHLN pada tahun berjalan.
(4) Untuk menghindari terjadinya penolakan oleh lender yang
mengakibatkan pembayaran ineligible pada saat pengajuan