Page 332 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 315 -

(b) Alokasi Operasional Pendukung Kerjasama
Bilateral/Regional terdiri atas Biaya Operasional Kepala
Perwakilan dan Representasi. Alokasi biaya lainnya yang
selama ini dialokasikan pada Operasional Pendukung
Kerjasama Bilateral/Regional agar dialokasikan sesuai
dengan peruntukannya dengan target Kinerja dan rincian
perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
(c) Alokasi anggaran biaya representasi untuk Kepala
Perwakilan dihitung maksimum 20% (dua puluh persen)
dari Tunjangan Pokok x 12 bulan. Sedangkan untuk home
staff lainnya dihitung maksimum 10% (sepuluh persen)
dari gaji pokok x 12 bulan; dan
(d) Perjalanan Dinas pada Perwakilan RI di luar negeri
termasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan maksimum
terdiri atas:
i) Perjalanan dinas wilayah;
ii) Perjalanan dinas multilateral;
iii) Perjalanan dinas akreditasi;
iv) Perjalanan dinas kurir.
Anggaran perjalanan dinas pada Perwakilan RI di luar
negeri disediakan hanya untuk jenis perjalanan dinas yang
ada pada Perwakilan RI bersangkutan, dan dihitung
menurut jumlah pejabat yang melakukan perjalanan
dinas, serta frekuensi perjalanan yang akan dilakukan.
Besarnya tarif uang harian perjalanan dinas luar negeri
diatur oleh Menteri Keuangan.

c) Ketentuan lain-lain.
(1) Alokasi anggaran untuk Perwakilan RI di luar negeri termasuk
Atase Teknis maupun Atase Pertahanan dilakukan sesuai
dengan Keputusan Presiden mengenai organisasi perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri. Untuk Atase teknis dan
Atase Pertahanan yang menempati satu gedung dengan
Perwakilan RI di Luar Negeri, biaya langganan listrik, gas, air,
biaya pemeliharaan gedung serta pemeliharaan lain yang
melekat dengan gedung dimaksud dialokasikan pada
anggaran Kementerian Luar Negeri;
(2) Alokasi Belanja Pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri
termasuk alokasi anggaran untuk penghasilan local staff.
Besaran alokasi untuk pembayaran penghasilan local staff
dimaksud mengacu pada alokasi anggaran untuk local staff
dihitung maksimal 43% (empat puluh tiga persen) dari
ADTLN, dengan jumlah riil pegawai dan tidak melebihi
formasi maksimal yang ditetapkan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Alokasi anggaran sebesar 43% (empat puluh tiga persen)
tersebut sudah termasuk gaji dan tunjangan-tunjangan,
social security, dan asuransi kecelakaan serta lembur.
(3) Beban Pusat Persekot Resmi (BPPR) terdiri atas:
(a) Persekot rumah untuk deposit sewa rumah dengan jumlah
maksimal 2 (dua) bulan sewa rumah, dan dialokasikan
dalam jenis Belanja Barang;
(b) Persekot mobil maksimal US$ 5.000 (lima ribu dolar), dan
dialokasikan dalam jenis Belanja Barang; dan