Page 327 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 310 -

Gambar II.12
Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran

ALOKASI ANGGARAN

K/L DPR KEMENKEU BAPPENAS

Membentuk tim kerja
Pembahasan RKA-K/L
Pagu Anggaran dalam antar

rangka RUU APBN serta Kementerian/Lembaga
Nota Keuangan dan melakukan
pembahasan bersama

DPR

RKA-K/L Penelaahan RKA-K/L+ KPJM:
Alokasi
Anggaran + 1. Ketepatan sasaran RKA-K/L hasil
pembahasan DPR dengan sasaran
KPJM
RKP dan alokasi anggaran;
2. Kesesuaian RKA-K/L hasil
pembahasan DPR dengan
kebijakan efisiensi belanja negara
Disusun dan alokasi anggaran.

berdasarkan:
1. Alokasi

Anggaran;
2. RKP dan

Renja-K/L; Hasil

3. Kesepakatan Penelaahan
K/L dan RKA-K/L +

DPR; dan KPJM
4. Standar
Biaya.
Digunakan sebagai:
• Bahan Lampiran
Perpres Rincian
mengenai APBN;
• Bahan atau dasar
penyusunan DIPA.

d. Ketentuan Dalam Pengalokasian Anggaran
Penyusunan RKA-K/L memperhatikan kaidah penyusunan RKA-
K/L dan peraturan lain yang secara khusus mengaturnya. Beberapa
diantara ketentuan tersebut diatur sebagai berikut:
1) Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker
Pengalokasian gaji dan tunjangan pegawai dilakukan dengan
berbasis data dari program Aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Biaya
gaji dan tunjangan pegawai tersebut dialokasikan pada RO Layanan
Perkantoran. Dalam hal Kementerian/Lembaga tidak menggunakan
Aplikasi GPP, Kementerian/Lembaga dapat langsung memasukkan
data pegawai yang telah update dalam modul Belanja Pegawai pada
aplikasi SAKTI.
Khusus untuk pengalokasian Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT)
dan Bidan PTT pada Kementerian Kesehatan agar diperhitungkan
dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai
pelaksanaan pembayaran penghasilan dokter dan bidan sebagai