Page 334 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 317 -

Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pengadaan pinjaman luar
negeri dan penerimaan hibah.
Kegiatan/proyek yang dibiayai dengan PHLN yang dimasukkan ke
dalam RKA-K/L adalah kegiatan/proyek yang sudah siap untuk
dilaksanakan. Oleh karena itu, kegiatan/proyek yang dibiayai
dengan PHLN yang dimasukkan ke dalam RKA-KL adalah
kegiatan/proyek yang telah ditandatangani oleh Pemerintah
Indonesia dengan lender (on-going) atau direncanakan akan
dinegosiasikan pada tahun berjalan. Ketentuan tersebut
dikecualikan untuk pinjaman/hibah dalam rangka
penanggulangan bencana alam.
Dalam pengalokasian anggaran, penyediaan Rupiah Murni
Pendamping (RMP) dan local cost menjadi keharusan untuk
dipenuhi guna pencapaian tujuan kegiatan yang dibiayai dari
pinjaman luar negeri.
Yang dimaksud dengan RMP adalah rupiah murni yang harus
dianggarkan sesuai dengan porsi yang dicantumkan dalam Loan
Agreement atau Minutes of Negotiation yang ditandatangani oleh
pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri Keuangan. Sedangkan local
cost atau sharing kegiatan adalah alokasi anggaran untuk
mendukung tercapainya nilai ekonomis/manfaat proyek/kegiatan
yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri, yang besarannya
dicantumkan dalam dokumen perencanaan (Daftar Rencana
Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM)/BlueBook,
Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)/Green
Book dan Daftar Kegiatan) tidak dikategorikan sebagai RMP.
Pengalokasian anggaran kegiatan dimaksud dalam rangka
penyusunan RKA-K/L mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a) Mencantumkan akun belanja sesuai dengan transaksi-transaksi
yang dibiayai dengan NPPHLN yaitu disesuaikan dengan
kategori-kategori pembiayaan yang diperbolehkan oleh lender.
b) Mencantumkan kode kantor bayar sebagai berikut:
(1) Mencantumkan kode KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (140)
untuk transaksi-transaksi PHLN dalam valuta asing dan tata
cara penarikannya menggunakan mekanisme pembayaran
langsung (direct payment) dan letter of credit; dan
(2) Mencantumkan kode KPPN sesuai dengan lokasi kegiatan
dimana proyek-proyek yang dibiayai dengan PHLN
dilaksanakan dan tata cara penarikannya menggunakan
mekanisme rekening khusus.
c) Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPHLN, yaitu
sumber dana berupa pinjaman luar negeri atau hibah luar
negeri.
d) Mencantumkan tata cara penarikan PHLN sesuai dengan tata
cara penarikan PHLN yang diatur dalam NPPHLN atau dokumen
lain yang telah disetujui oleh lender, misalnya dokumen Project
Administration Memorandum (PAM). Tata cara penarikan PHLN
yang masih diperbolehkan adalah:
(1) Mekanisme Rekening Khusus (Special Account), yaitu tata
cara penarikan PHLN dengan menggunakan dana initial
deposit yang bersifat revolving fund yang ditempatkan pada
Bank Indonesia atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan. Tata cara tersebut dapat dipergunakan
bagi proyek-proyek yang dibiayai dengan PHLN yang berlokasi
di daerah.