Page 333 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 316 -

(c) Persekot TPLN dengan jumlah maksimal 2 (dua) bulan
TPLN, dan dialokasikan dalam jenis Belanja Pegawai.
Perhitungan BPPR didasarkan atas rencana mutasi
penempatan pada Perwakilan RI di luar negeri.
(4) Pengaturan anggaran Perwakilan RI di luar negeri termasuk
Atase Teknis dan Atase Pertahanan yang tidak diatur dalam
Peraturan Menteri ini mengikuti ketentuan yang ditetapkan
Menteri Luar Negeri setelah terlebih dahulu mendapat
persetujuan dari Menteri Keuangan. Apabila terdapat alokasi
anggaran yang didasarkan atas penetapan Menteri Luar
Negeri yang belum mendapat persetujuan dari Menteri
Keuangan tetapi telah dialokasikan pada tahun-tahun
sebelumnya, penetapan tersebut akan dipersamakan sebagai
Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan sebelum tahun anggaran
yang direncanakan dimulai harus sudah dimintakan
persetujuannya kepada Menteri Keuangan.
(5) Pengaturan pengalokasian Perwakilan RI yang berlokasi di
dalam negeri mengikuti ketentuan yang berlaku secara umum
dalam petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan
Pengesahan DIPA.
(6) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan dan besaran alokasi
belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa bagi
pejabat dinas luar negeri pada Perwakilan RI di luar negeri,
ketentuan penyusunan RKA-K/L pada satker Perwakilan di
luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 4),
menyesuaikan dengan kebijakan yang terbaru.
5) Penyusunan RKA-K/L Pada Kementerian Pertahanan
Penyusunan RKA-K/L pada Kementerian Pertahanan RI secara
umum mengikuti ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan
penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA. Secara khusus
penyusunan RKA-K/L pada Kementerian Pertahanan mengikuti
aturan sebagai berikut:
a) Pengalokasian anggaran untuk keperluan belanja pegawai dan
sebagian belanja barang operasional, mulai dilakukan langsung
sampai dengan tingkat Satker, selain lima Satker (unit
organisasi) yang sudah ada;
b) Pengalokasian anggaran selain untuk keperluan belanja pegawai
dan sebagian belanja barang operasional, dilakukan secara
terpusat (pada tingkat unit organisasi);
c) Untuk keperluan pengalokasian anggaran sampai dengan
tingkat Satker, Kementerian Pertahanan membentuk Satker-
Satker dimaksud; dan
d) Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) TNI dihitung secara
akurat sesuai dengan kebutuhan riil. Perhitungan kebutuhan
BMP TNI selain memperhitungkan realisasi anggaran tahun
sebelumnya, juga memasukkan tunggakan-tunggakan tahun
sebelumnya dalam perhitungan Angka Dasar.
Selanjutnya, pelaksanaan RKA-K/L Kementerian Pertahanan
mengikuti PMK mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara
Republik Indonesia.
6) Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Pinjaman Luar
Negeri dan/atau Hibah Luar Negeri
Pengalokasian anggaran kegiatan yang bersumber dari dana
Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri (PHLN) mengacu pada