Page 342 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023
P. 342
- 325 -
e) Perlunya pencantuman mengenai estimasi saldo awal dan
penetapan ambang batas pada Kertas Kerja RKA-K/L Satker
BLU.
12) Pengalokasian Anggaran Swakelola
Langkah penyajian informasi terkait cara pelaksanaan suatu
kegiatan secara Swakelola adalah sebagai berikut:
a) Swakelola
Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan
sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah,
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi
kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Kriteria barang
dan jasa yang dapat dilakukan secara Swakelola merujuk pada
peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan
jasa pemerintah.
Tata Cara Pelaksanaan Swakelola adalah sebagai berikut:
(1) Dilaksanakan oleh Instansi Sendiri.
Swakelola yang dilaksanakan oleh instansi sendiri adalah
pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri
oleh Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran,
menggunakan pegawai sendiri, pegawai
Kementerian/Lembaga lain dan/atau menggunakan tenaga
ahli. Dalam hal menggunakan tenaga ahli, tenaga ahli
dimaksud tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari
jumlah keseluruhan pegawai Kementerian/Lembaga yang
terlibat dalam kegiatan Swakelola dimaksud.
Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang direncanakan
akan dilakukan secara Swakelola, dirinci menurut jenis
belanja yang sesuai.
Sebagai panduan, pengalokasian anggaran untuk kegiatan
yang sifatnya non-fisik menggunakan jenis belanja barang.
Misalnya, untuk Kegiatan Diklat Teknis PNS, detil kegiatan
dirinci ke dalam beberapa akun belanja barang seperti
honorarium untuk narasumber/pakar/praktisi, honorarium
untuk Tim Teknis Pelaksana Kegiatan yang menunjang secara
langsung dalam pencapaian Keluaran (output); Bahan dalam
rangka pelaksanaan kegiatan meliputi Alat Tulis Kantor
(ATK), Konsumsi/Bahan Makanan, Bahan Cetakan,
Spanduk, dan Fotokopi, dan Perjalanan Dinas
memanggil/memulangkan peserta pendidikan dan pelatihan
(diklat).
Sementara itu, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang
sifatnya fisik dimasukkan dalam belanja Modal. Guna
menyesuaikan dengan norma akuntansi yaitu azas full
disclosure untuk masing-masing jenis belanja modal dirinci
lebih lanjut sesuai peruntukannya. Misalnya Belanja Modal
Tanah dibagi menjadi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal
Pembebasan Tanah, Belanja Modal Pembayaran Honor Tim
Tanah, Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah, Belanja
Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah, Belanja Modal
Biaya Pengukuran Tanah, dan Belanja Modal Perjalanan
Pengadaan Tanah. Rincian tersebut sama untuk semua
belanja modal sesuai ketentuan pada bagan akun standar.
(2) Dilaksanakan oleh Instansi Lain
Swakelola oleh Instansi lain merupakan pekerjaan yang
direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga,