Page 343 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 326 -

sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh instansi
pemerintah lain bukan penanggung jawab anggaran.
Dalam hal terdapat komponen yang dilaksanakan oleh
instansi lain maka pengalokasian anggaran menggunakan
akun sesuai peruntukannya. Sedangkan khusus
untuk pekerjaan Swakelola berupa jasa maka pengalokasian
anggarannya dapat menggunakan akun Belanja Jasa Lainnya
(522191).
(3) Dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas)
Swakelola yang dilaksanakan oleh organisasi
kemasyarakatan (ormas) adalah Pekerjaan yang
direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga,
sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh pimpinan
ormas pelaksana Swakelola.
Kriteria ormas yang dapat melaksanakan Swakelola merujuk
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
Dalam hal terdapat komponen yang dilaksanakan oleh ormas,
maka pengalokasian anggaran menggunakan akun sesuai
peruntukkannya. Sedangkan khusus untuk pekerjaan
Swakelola berupa jasa maka pengalokasian anggarannya
dapat menggunakan akun Belanja Jasa Lainnya (522191).
(4) Dilaksanakan oleh kelompok masyarakat
Dalam hal ini merupakan pekerjaan yang direncanakan,
dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat,
sedangkan Kementerian/Lembaga penanggung jawab
anggaran adalah menentukan sasaran yang akan dicapai.
Dalam kriteria ini, pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan
kepada pihak lain (disubkontrakkan) dari kelompok
masyarakat pelaksana pekerjaan.
Dalam hal terdapat komponen yang dilaksanakan oleh
kelompok masyarakat, maka pengalokasian anggaran
menggunakan akun sesuai peruntukannya. Sedangkan
khusus untuk pekerjaan Swakelola berupa jasa maka
pengalokasian anggarannya dapat menggunakan akun
Belanja Jasa Lainnya (522191).
b) Pengalokasian Kontrak
Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden mengenai pengadaan
barang/jasa pemerintah, dalam rangka melaksanakan prinsip
good governance dan clean government, Kementerian/Lembaga
harus menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan
pengelolaan sumber daya secara efisien, tidak memihak dan
menjamin terjadinya interaksi sosial dan ekonomi antara
pemerintah dan stakeholder dan pengadaan barang/jasa untuk
kebutuhan pemerintah.
Penerapan prinsip, etika, dan tata cara dalam pengadaan
barang/jasa pemerintah harus berpedoman kepada Peraturan
Presiden dimaksud. Sementara itu tata cara pencantumannya
dalam RKA-K/L harus menjelaskan bahwa pengadaan
barang/jasa tersebut dilakukan dengan cara kontraktual
ataupun Swakelola.
13) Pengalokasian anggaran untuk pekerjaan Kontrak Tahun Jamak
Kontrak Tahun Jamak merupakan kontrak pengadaan
barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
Pekerjaan yang dalam pelaksanaannya membebani lebih dari satu