Page 345 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 328 -

d) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c) dipenuhi,
berarti proyek tersebut layak dibiayai dengan mekanisme KPBU-
AP, K/L dapat melanjutkan proses selanjutnya menuju ke tahap
Final Business Case, untuk mendapatkan Konfirmasi Final.
e) Setelah disepakatinya Surat Konfirmasi Final oleh Ditjen
Anggaran, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko,
Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga,
Kementerian/Lembaga mengajukan rencana kerja dan anggaran
yang disertai dengan Prakiraan Maju dalam rangka
pengalokasian anggaran dana pembayaran ketersediaan layanan
dilaksanakan.
f) Program dan Kegiatan yang digunakan dalam penyusunan RKA-
K/L merupakan bagian dari Program dan Kegiatan hasil
pembahasan dalam pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) atau
pertemuan para pihak (multilateral meeting) yang terlibat dalam
Program lintas).
g) Alokasi dana untuk penyediaan jasa layanan menggunakan
akun belanja sebagai berikut:
(1) Untuk Satker non BLU: 521723-belanja ketersediaan layanan
(availability payment), atau
(2) Untuk Satker BLU: 525118-ketersediaan layanan BLU.
h) Menteri/Pimpinan Lembaga wajib memastikan kesinambungan
pembayaran ketersediaan layanan pada proyek KPBU tersebut
dengan mengalokasikan anggaran dana pembayaran
ketersediaan layanan setiap tahun selama masa pengoperasian
infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
i) Tata cara perencanaan, penyiapan skema pembayaran
ketersediaan layanan mengacu pada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Tata Cara Pembayaran Ketersediaan
Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan
Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.
15) Penandaan anggaran (tagging)
Pada saat penyusunan Renja K/L, Kementerian/Lembaga
melakukan penandaan (tagging) guna mengelompokkan RO pada
anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.
Penandaan anggaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam
pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) pada saat penyusunan
Renja K/L. Penandaan (tagging) anggaran dilakukan pada level RO
sesuai kategori anggaran yang telah ditentukan. Rekap penandaan
yang dilakukan pada saat penyusunan dan penelaahan renja,
menjadi salah satu dokumen pendukung dalam penyusunan RKA-
K/L.
Untuk meningkatkan kualitas penandaan pada tahapan
penyusunan dan penelaahan RKA-K/L, Kementerian/Lembaga
melakukan penilaian kembali ketepatan penandaan yang telah
dilakukan sebelumnya, dan selanjutnya
memperbaiki/menyempurnakan penandaan anggaran
menggunakan menu yang tersedia pada Sistem Informasi.
Dalam melakukan penandaan (tagging) terhadap kategori anggaran
yang telah ditentukan pada RO, Kementerian/Lembaga mengacu
pada:
a) Nawacita sebagaimana tercantum pada dokumen visi, misi, dan
program kerja Presiden dan Wakil Presiden;
b) Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek
Prioritas, dan Proyek Prioritas Strategis (Major Project)