Page 344 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 327 -

tahun anggaran dapat dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Keuangan atau Menteri/Pimpinan
Lembaga/PA yang bersangkutan sesuai kewenangannya.
Untuk pekerjaan yang telah mendapatkan persetujuan kontrak
tahun jamak, maka pengalokasian anggaran tahun yang
direncanakan dan Prakiraan Maju (PM1, PM2 dan PM3) harus
mempertimbangkan persetujuan kontrak tahun jamak sebagai
salah satu prioritas. Pertimbangan pengalokasian anggaran yang
dimaksud adalah terkait pagu/jangka waktu dan komposisi
pendanaan kontrak pertahun.
Pekerjaan yang dalam pelaksanaannya direncanakan akan
membebani lebih dari satu tahun anggaran, harus mendapatkan
persetujuan kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan atau
Menteri/Pimpinan Lembaga/PA yang bersangkutan sesuai
kewenangannya. Sebagai persyaratan permohonan persetujuan
tersebut, pencantuman alokasi anggaran pekerjaan tersebut dalam
RKA-K/L disertai dengan pencantuman Prakiraan Maju (PM1, PM2
dan PM3 sesuai dengan rencana komposisi pendanaan kontrak
pertahun).
Ketentuan mengenai permohonan persetujuan Kontrak Tahun
Jamak oleh Menteri Keuangan berpedoman pada Peraturan
Menteri Keuangan mengenai tata cara persetujuan Kontrak Tahun
Jamak oleh Menteri Keuangan.
14) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan dengan skema Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha melalui Pembayaran Ketersediaan
Layanan/Availabity Payment (KPBU-AP)
a) Skema KPBU merupakan bentuk pendanaan kreatif, sebagai
salah satu alternatif pembiayaan penyediaan infrastruktur.
b) Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan terlibat dalam
pembahasan mengenai proyek yang akan diusulkan dengan
menggunakan skema KPBU-AP, dari sejak tahap persiapan, yang
terdiri atas tahapan sbb:
(1) Studi Pendahuluan (Preliminary Study) dilakukan oleh
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam hal ini
K/L;
(2) Pra-Studi Kelayakan (Pre-Feasibility Study) terdiri atas tahap
Outline Business Case (OBC) dan tahap Final Business Case
(FBC) dilakukan oleh PJPK;
(3) Studi Kelayakan (Feasibility Study) dilakukan oleh pihak
swasta (Special Purpose Company);
Ditjen Anggaran terlibat dalam pemberian persetujuan Surat
Konfirmasi Pendahuluan (setelah tahap OBC) dan Surat
Konfirmasi Final (setelah tahapan FBC) sebagaimana dimaksud
pada no (2).
c) Pada Konfirmasi Awal, Menteri/Pimpinan Lembaga melalui
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) wajib memastikan
pemenuhan manfaat ekonomi/sosial dan kelayakan proyek,
termasuk nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)
atas proyek dimaksud, untuk mendapatkan persetujuan sebagai
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha melalui Pembayaran
Ketersediaan Layanan oleh Ditjen Anggaran, Kementerian
Keuangan. Dalam hal nilai manfaat (value for money) dari proyek
dimaksud tidak memenuhi kriteria, maka proyek tersebut tidak
akan dialokasikan dengan menggunakan Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha melalui Pembayaran Ketersediaan Layanan.